Pangandaran (obormerahnews.com)-Komisi Perlindungan Anak (KPAID) Kab.Tasikmalaya meminta pihak Kepolisian proaktif mengusut dugaan asusila terhadap Li yang dilakukan oknum Pimpinan Ponpes Padaherang LF dan oknum anggota DPRD Kab.Pangandaran berinisial CP.

Baca juga : Ketua Geopark Galunggung Sebut Pariwisata Merupakan Lokomotif Provinsi Jawa Barat

Ketua KPAID Kab. Tasikmalaya Ato Rinanto, Sip mengatakan, pemeriksaan Kepolisian penting dilakukan guna membuktikan benar atau tidaknya isi rekaman pengakuan Li mengenai dugaan pelecehan seksual.

“Saya mengharapkan Kepolisian sebagai penegak hukum dapat secara proaktif melakukan pemeriksaan, apakah yang dituduhkan Li benar atau tidak,” kata Ato saat dihubungi obormerahnews.com, Selasa (8/9).

Kasus pelecehan seksual yang sudah 5 tahun tersebut baru terungkap itu tengah dalam penyelidikan P2TP2A di Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pangandaran. Li korban pelecehan seksual oleh dua orang tokoh publik yang tengah menjadi santriwati saat menuntut ilmu agama di pesantren Kecamatan Padaherang pada tahun 2015.

Ato turut menyarankan KPAID Pangandaran ataupun Dinas KB dan P3A untuk melaporkan dugaan asusila tersebut ke Kepolisian. Dengan begitu perkara ini bisa diproses secara hukum dan dibuktikan kebenarannya.

Ato juga mengaku bahwa pihaknya tidak melepas begitu saja tiap 3 hari terus memantau karena kasus ini telah jadi konsumsi publik dan melibatkan pejabat publik,”imbuhnya.

Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Pangandaran Drs Heri Gustari, M.Si mengatakan bahwa untuk dapat membuktikan benar tidaknya kasus itu harus ada pengaduan dari korban atau keluarga korban

“Kita sudah menjalankan sesuai dengan tupoksi,”Katanya

Sementara itu, Pegiat Perlindungan AnakĀ Dedi Supriadi meminta Bupati Jeje Wiradinata untuk mencopot Kepala Dinas KB dan P3A Drs Heri Gustari dari jabatanya, karena dinilai tidak serius melakukan menanganan kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak dibawah umur.

Dedi juga menilai pernyataan yang disampaikan Heri Gustari yang mengatakan bahwa kasus asusila itu harus ada pengaduan dari korban atau orangtua korban itu Kadis ngaco.

“Itu pernyataan yang ‘ngaco’ masa gara-gara korban atau keluarga tidak lapor terus tidak ditindaklanjuti,”Ucapnya

Lebih lanjut Dedi menjelaskan, terkait kasus pangandaran yang sudah menjadi sorotan fublik, perhatian fublik dan pelakunya adalah pejabat fublik itu tidak bisa tinggal diam, ini pemerintah kab.Pangandaran dalam hal ini dinas KB dan P3A termasuknya bupatinya segera melaporkan.

“nggak bisa dengan alasan bahwa karena korbanya tidak lapor terus tidak di tindaklanjuti, ini menyangkut moral dan pelakunya oknum tokoh publik ga bisa di biarkan,”Bebernya.

Lanjut Dedi, sementara kita tahu dalam UU perlindungan anak, dimana kejahatan tapi kita diamkan kita kena loh, termasuk dalam hal ini insitusi pemerintahan yaitu Dinas KB dan P3A apalagi bupati sudah tahu, terus kebokbrokan moral ini mau ditutupi dengan alasan si korban tidak lapor, ini kadis ngaco,”Imbuhnya.

Baca juga : Kapolda NTB Pimpin Rapat Anev Penerapan Protokol Kesehatan bersama Penyelenggara Pilkada Serentak 2020

Jika tidak segera ditindak lanjuti, Dedi mengancam akan melayangkan gugatan kepada Dinas KB dan P3A Kalau pemerintah tidak koordinasi dengan kepolisian untuk membuktikan tentang rekaman tersebut, pembuktian dulu biar jelas itu suara siapa,”Pungkasnya.(Tim)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here