Kab. Sukabumi (obormerahnews.com)- DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda tentang RAPBD tahun anggaran 2021, di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Komplek Perkantoran Jajaway Palabuhanratu, Senin (2/11/2020).

Baca juga : Koramil 2213 Jampangkulon Dampingi Siswa Saat Belajar Daring

Rapat paripurna tersebut sempat diskors selama 10 menit, karena tidak dihadiri Pjs Bupati Sukabumi, R. Gani Muhammad dan diwakilkan oleh Sekda Kabupaten Sukabumi, Zaenul S.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara  mengatakan, ketidakhadiran Pjs Bupati sebenarnya tidak ada persoalan dari segi aturan dan tata tertib dalam rapat paripurna. Namun begitu, dirinya berharap kedepan tidak terjadi lagi hal yang demikian.

“Memang nggak ada dalam aturan tata tertib rapat paripurna, hanya dari etika saja. Pjs Bupati pun sudah memberikan nota ke DPRD, bahwa beliau memang betul-betul tidak bisa hadir karena dipanggil ke Jakarta. Beliau ini kan Biro Hukum, mungkin sangat dibutuhkan oleh Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Ketidakhadiran Pjs Bupati membuat sejumlah anggota dewan yang mengikuti rapat tersebut melakukan interupsi, mempertanyakan alasan ketidakhadiran Pjs Bupati. Bahkan, anggota dewan dari fraksi partai Golkar, Agus Mulyadi keluar ruangan.

“Iya, tadi ada sejumlah anggota dewan yang memang hengkang. Memang tadi Pjs Bupati secara mendadak tidak bisa menghadiri rapat paripurna ini dan diwakilkan kepada Plt Sekda,” terangnya.

Menurutnya, bahwa hal ini sempat dikembalikan ke forum untuk menentukan rapat paripurna dilanjutkan atau tidak. Karena, rapat paripurna tersebut mengenai pandangan umum fraksi-fraksi untuk RAPBD tahun 2021.

“Jadi tadi saya sempat meminta kepada seluruh anggota DPRD yang hadir dari 8 fraksi, dan 6 fraksi menyatakan untuk melanjutkan rapat paripurna. Jadi, sekitar 50 persen dan dinyatakan korum. Maka diputuskan rapat paripurna dilanjut,” terangnya.

Tak hanya itu, Yudha pun menyampaikan, bahwa pihaknya sudah memberikan ultimatum kepada Pemerintah Daerah agar rapat lanjutan nanti prihal jawaban daripada pandangan-pandangan umum fraksi tidak bisa diwakilkan kecuali yang sifatnya urgent.

Baca juga : Serikat Pekerja dan Buruh di Bekasi Minta Kepada Pemerintah Daerah Abaikan Surat Edaran Gubernur Tentang Penetapan UMK 2021

“Kalau rapat paripurna tadi ditunda, saya khawatir tidak berjalan secara baik. Tapi saya rasa tidak mengurangi daripada apa yang kita lakukan dalam paripurna, karena ini untuk kepentingan masyarakat. Dan tadi rapat paripurna pandangan umum fraksi dilanjut dan sudah tersampaikan secara tertulis dan secara langsung,” pungkasnya. (Hery)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here