Banjar (obormerahnews.com)-Kepala Sekolah SDN 1 Rejasari Kota Banjar diduga melakukan pungutan liar (pungli) untuk biaya untuk pendaftaran ke sekolah SMP beberapa waktu lalu.

Baca juga : Kades Girijaya Kec. Bojongasih Biang Kerok Dugaan KKN, Ini 4 Faktanya?

Pasalnya pihak sekolah meminta biaya ke siswa kelas 6 untuk biaya pendaftaran sekolah lanjutan, Sejumlah orang tua mengeluhkan adanya penarikan uang dari sekolah yang mencapai lebih dari Rp 132.000 per orang.

Kepsek SDN Rejasari 1 Hofipah didampingi Walikelas 6 Herdis dan Ketua Komite Eko mengatakan bahwa itu bukan pungutan tapi merupakan hasil musyawarah, kami dengan orang tua siswa sudah ada kesepakatan dengan komite dan pihak sekolah,” katanya.

“Dalam musyawarah itu kami tawarkan dengan nilai nominal tersebut itu pun melalui proses tawar menawar dengan orang tua siswa bahkan kami pun menawarkan yang pegang keuangan Perwakilan orang tua siswa tapi tidak ada yang bersedia akhirnya pihak sekolah yang memegang keuangan tersebut,” jelas Eko yang mewakili erang Eko SDN 1 Rejasar, Jumat (17/7/2021)

Sementara itu, Kepala sekolah SMPN 4 Banjar Ace Maman saat ditanya terkait adanya biaya pendaftaran menjelaskan Pendaftaran gratis tidak ada biaya sepeser pun dan pendaftaran dilakukan secara online,”jelasnya

“Kami sudah berupaya melayani masyarakat sesuai regulasi yang ada, kalau ada kekurangan mudah-mudahan tidak terulang di masa datang,” sambung Ace

Ketua PGRI Langensari Sugeng mengungkapkan dengan tegas tidak melegalkan terkait adanya pungutan di sekolah sekolah. dan jika diduga ada itu akan kami klarifikasi kebenarannya dan sebagai bahan dasar untuk evaluasi kinerja kami sebagai pendidik kedepannya.

Terpisah, Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kota Banjar Ahmad Yani mengatakan bahwa pungutan biaya untuk mendaftar kesekolah lanjutan menurut aturan itu tidak di benarkan. “Apapun bentuknya, satuan pendidikan dasar di bawah pemerintah dilarang memungut iuran, titik, tidak ada alasan apapun,”

Selama ini banyak aduan no terkait modus yang dilakukan sekolah mulai dari dalih untuk mengganti seragam, buku hingga pelampiran surat kesediaan orang tua berdasarkan kesepakatan komite sekolah.terangnya

Modus semacam itu, dianggap kepala sekolah sebagai surat sakti untuk melegalkan praktik pungutan kepada wali murid,”Tegas Ahmad yani

Baca juga : Virus Covid-19 Gencarkan Masyarakat, Adanya PPKM Darurat Melumpuhkan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Pangandaran

Bentuk praktek praktek pungli di dunia pendidikan ternya masih banyak terjadi di lapangan dan itu di politisir seakan di legalkan padahal biaya operasional sekolah atau dana BOS sudah Mengkader dana pembiayaan tersebut dan ini perlu adanya penegasan dari pihak pihak terkait.(Jun)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here