Pangandaran (obormerahnews.com)-Sejumlah kepala desa di Kabupaten Pangandaran mempertanyakan tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa (TPAPD) 2021.

Baca juga : Masyarakat Maluk Antusias Tanda Tangani Spanduk Putih Sebagai Bentuk Kepedulian Agar Smelter Segera Di Bangun

Pasalnya uang tunjangan operasional peningkatan kinerja aparatur desa yang berasal dari PAD pemkab. Pangandaran sebesar Rp 2,5 juta per kepala desa dan lainya itu tak kunjung cair.

Menurut beberapa Kades di tiga Kecamatan mengatakan, Tunjangan kepala desa, Sekertaris desa hingga prangkat desa belum cair selama delapan bulan sejak Februari hingga September 2021.

Para perangkat desa menyesalkan keterlambatan pencairan tunjangan, apalagi menjelang akhir tahun ini.

“Mulai dari tunjangan kepala desanya, tunjangan sekdes dan perangkat desa semuanya,” kata beberapa perangkat desa yang minta dirahasiahkan identitasnya, kepada obormerahnews.com via telepon, Selasa (5/10/2021).

Dia menuturkan, pada awal tahun anggaran, biasanya tunjangan bisa dicairkan pada awal Maret. Namun, kali ini terlambat hingga akhir bulan September 2021.

Dikatakannya, segala syarat untuk memenuhi pencairan TPAPD sudah ditempuh semua kepala desa.

Namun tanpa ada alasan yang jelas dan pasti tunjangan untuk desa itu pada kenyataannya tak kunjung cair hingga September ini.

“Kalau begini terus kepala desa bisa begang. Apalagi kabarnya ini juga dari dinas Sosial dan BPKAD bahwa anggaran PAD Kab.Pangandaran sedang defisit alias terancam bangkrut,” bebernya

Dia menilai, BPKAD seharusnya langsung menindaklanjuti jangan hanya diam, umumkan bahwa PAD Kab.Pangandaran memang sedang pailit gegara pandemi Covid-19,” imbuhnya

Sementara itu, Kepala Desa Padaherang Deka saat hubungi via telepon selulernya membenarkan bahwa tunjangan perangkat desa belum cair selama delapan bulan sejak Februari hingga September 2021.

Deka pun berpandangan bahwa keterlambatan pemkab membayar tunjangan perangkat desa, karena PAD kabupaten pangandaran sedang mengalami defisit, kita kan hanya mengandalkan sektor pariwisata, sedangkan pemasukan dari sektor pariwisata semenjak pandemi Covid-19 tidak ada.

Baca juga : Inilah Skema Gaji dan Penghasilan lain Kades dan Perangkat Desa Terbaru 2021, Jabatan Sekdes Jadi Primadona

Meski masih situasi pandemi, Deka berharap pemkab bisa segera membayar tunjangan aparatur desa, “Itukan hak kami dan kewajiban pemkab harus membayarnya,” pungkasnya.(Ris)***

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan ke Anonim Batal balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here