Pamgandaran (obormerahnews.com)-Puluhan Kepala Desa di Kabupaten Pangandaran mengeluh lantaran Bantuan Keuangan dari Provinsi (Banprov) belum juga Cair.

Baca juga : Hery Ferianto Murka ke Anggota DPRD Dapil 4 soal Jalan Salopa Rusak Parah

Para Kepala Desa mengaku belum mencairkan Banprov reguler sebesar Rp.130 juta setiap desanya, cuma baru baru beberapa yang sudah cair.

Kepala Desa Sidomulyo sekaligus Ketua Apdesi Kab.Pangandaran Sugiono menyatakan bahwa Banprov untuk tahun 2021 belum juga masuk ke nomer rekening Desanya

“Padahal pengajuan sudah diverifikasi oleh DPMD,” terang Kades Sidomulyo.

Sementara Kepala bidang Pemdes Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( Dinsospmd) Kabupaten Pangandaran Yayat Ahadiat menyampaikan untuk memperoleh bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat berupa Bantuan Provinsi (Banprov) reguler membutuhkan berbagai proses mulai dari pengajuan usulan masing-masing desa hingga dilakukan verifikasi oleh Dinsospmd.

Sudah 75 desa yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran sudah mencairkan dana Banprov, sementara Yang belum cair tinggal 18 Desa lagi dari 93 desa.

“Diupayakan dalam waktu dekat usulan pengajuan 18 desa akan difasilitasi,” ujar Yayat.

Menurutnya, usulan yang diajukan masing-masing desa akan diproses verifikasi di DPMD, apabila dinyatakan lolos maka akan dibuatkan surat pengantar oleh Kepala DPMD yang ditujukan untuk Gubernur Jawa Barat melaui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat, setelah itu BPKAD akan memverifikasi nota dinas tersebut.

Manakala tidak ditemui permasalahan dan secara administrasi dinyatakan lengkap, pihak BPKAD akan memproses untuk membuatkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian mengirimkannya ke Bank Jabar untuk dicairkan ke rekening masing-masing desa.

“Kami hanya sebatas memfasilitasi pengajuan usulan yang dibuat masing-masing desa, pastinya apabila mengajukan akan cairnya,” jelasnya.

Pencairan dana Banprov melalui rekening masing-masing desa sebesar Rp 130 juta per desa, ketika desa sudah menerima bantuan kegiatannya agar segera membayar pajak dan membuat surat pertanggungjawaban yang ditujukan ke DPMD dan Provinsi Jawa Barat.

Baca juga : Harga Minyak Goreng Naik, Pengusaha Kerupuk se-Kabupaten Ciamis Musyawarah Cari Solusi

“Penggunaan dana Banprov yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat diperuntukkan bagi penyelenggaraan Sapa Warga, Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD), dan Infrastruktur tersebut memiliki konsekuensi pertanggungjawaban. Penggunaannya dikerjakan sesuai petunjuk yang tertera di dalam proposal yang diajukan,” pungkasnya.(Eris)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here