Pangandaran (obormerahnews.com)-Sejumlah warga desa Cintakarya Kecamatan Parigi  Kab.Pangandaran tepatnya di kawasan kantor Bupati Pangandaran yang baru, menagih janji Pemkab Pangandaran. Sebab ganti rugi tanah garapan mereka belum diselesaikan.

Baca juga : Emak-emak Berbondong Beli Minyak Goreng di Mini Market Banjarsari, Rela Antre 3 Jam

Apalagi, dari sekitar 23 hektare tanah garapan masyarakat setempat yang terpakai untuk pembangunan kantor Bupati menuju alun-alun, sebagian yang sudah bersertifikat, tapi ganti ruginya diserahkan pada pihak desa.

“Janji tinggal janji saja. Sejak tahun 2021 lalu, sampai sekarang tak ada realisasi. Kami melihat, tidak ada itikad baik dari Pemkab. Pangandaran untuk menyelesaikan masalah yang kami alami,” ungkap Kadus Karangkamulyan Endang, salah seorang dari perwakilan pemilik lahan garapan tersebut, Minggu (23/2).

Ditambahkan Endang, Pemkab tidak pernah berinisiatif membantu penyelesaian sertifikat tanah, seperti janjinya terdahulu. Pihaknya akan melaporkan masalah ini ke penegak hukum.”Pemkab tidak peduli dengan masyarakat” ucapnya

Ada sekitar 125 warga, menurut Endang, yang terzholimi, semenjak tahun 2021 rencana pembangunan kantor bupati ini. Warga telah menyerahkan tanah garapan kepada pemerintah dengan syarat adanya penggantian tanah garapan lagi tapi sampai sekarang tak pernah terealisasi

Tidak sampai disitu lanjut Endang, beberapa perwakilan pemilik tanah, dan beberapa warga lainnya yang tanahnya terpakai untuk pembangunan alun-alun pemkab.Pangandaran, juga telah menyampaikan ke Pemkab.”Padahal, masalah ini sudah disampaikan, tapi tidak bisa menempati janjinya,” tegas Endang.

Dia juga mengatakan, pembangunan kantor bupati berjalan lancar dan sudah selesai, “Bagaimana ini Pemkab menyelesaikan hal sepele saja gak bisa,” tandasnya.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pangandaran, melalui seksi Hubung Masyarakat (Humas) menyatakan bahwa status tanah pusat pemerintahan dan alun-alun sudah bersertifikat menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten.

“Kalau kantor Bupati, Bapeda, dan alun-alun setatusnya udah bersertifikat hak milik Pemda. Mengenai tanah pengganti untuk masyarakat kami tidak tau, karena itu ranah pihak pemerintah desa dan pemerintah daerah,” Tegasnya.

Sementara itu, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata saat diberitahu wartawan obormerahnews.com langsung menelepon dan memerintahkan kepada dua anggota DPRD kab.Pangandaran dari PDIP yaitu ibu Citra dan Tata meminta agar kasus sengketa tanah garapan warga dengan pemerintah harus segera diselesaikan secepatnya

Terpisah, Anggota DPRD Kab.Pangandaran ibu Citra Pitriyami didampingi Tata Sutari mengaku akan menemui Kades Cintakarya dan turun langsung mendatangi dan mendengar langsung keluhan satu per satu warga.

“Kami ingin mendapatkan informasi secara menyeluruh soal tanah garapan itu. Kami juga ingin mendengar bagaimana pendapat 125 warga dan Kades Cintakarya
soal tanah garapan itu,” pungkasnya.

Sebelumya, proses pembangunan pusat pemerintahan dan alun-alun Kabupaten Pangandaran dilaksanakan warga dijanjikan akan mendapatkan lahan pengganti garapan seluas -+ 240 meter persegi,

“Pada tahun 2018 warga terdampak pembangunan dijanjikan pihak pemerintah daerah akan diberikan lahan pengganti garapan seluas 15 bata (240 M2),” ungkapnya,

Tak hanya itu, tanah Negara yang tercatat dalam Kartu Iventarisir Barang (KIB) sebagai Aset Desa Cinta Karya, sebelum dibangun menjadi pusat Pemerintahan telah dikelola masyarakat atau secara adat selama kurang lebih 20 tahun,

Namun setelah berjalannya waktu hingga proses pembangunan pusat pemerintahan dan alun-alun hampir diresmikan, komitmen perjanjian itu belum juga terealisasi lantaran Pemerintah Desa Cintakarya enggan mencabut status Aset Desa atas lahan pengganti garapan tersebut,

Baca juga : Anggota DPR Ri Berikan Edukasi Atasi Pinjol Ilegal di Gedung Dakwah Ciamis

lahan pengganti itu terdaftar dalam Kartu Iventarisir Barang (KIB) dan bersetatus sebagai Aset Desa Cinta Karya, sehingga Pihak Pemerintah Daerah merasa kesulitan untuk melegalkan setatus tanah pengganti itu kepada warga terdampak pembangunan. Tapi anehnya lahan yang dijadikan pusat pemerintahan dan alun-alun setatusnya juga masih terdaftar dan tercatat sebagai aset desa Cinta Karya pula.(Tim)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here