Kota Tasik (obormerahnews.com)-Pegiat anti korupsi Dedi Supriadi turut mengkritisi proses mutasi-rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya. Terlebih, banyak penempatan yang tidak sesuai, sehingga terkesan dipaksakan.

Baca juga : Penyaluran BPNT di 6 Desa Kec.Sukarame Diduga Curang, Ada Nama Yana di Supplier Besar

Dia juga meminta agar manajemen di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya dievaluasi total. Selain itu, dalam mutasi-rotasi, menurutnya, kepala daerah tidak memiliki hak prerogatif sehingga tidak seenaknya saja.

“Perlu diingat, kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan walikota tidak ada yang punya hak prerogatif, kecuali presiden. Hak kepala daerah itu hanya dua, yakni hak protokoler dan tentang pengaturan keuangan daerah,” kata Dedi, Kamis (3/3).

Mengenai isu ada pejabat di Setda ikut bermain, Dedi pun menyalahkan Baperjakat. Sebab, kata dia, yang bersangkutan bagian dari Baperjakat. Tidak seharusnya ada kepentingan dalam mutasi-rotasi pejabat. Sudah seharusnya, Baperjakat bersikap netral dalam menjalankan tugas.

“Kalau ada pejabat eselon II sebagai Baperjakat, maka jangan ada kepentingan dong. Berarti punya kepentingan, tidak netral. Baperjakat jangan jadi calo dong!” tegasnya.

Ia juga mengkritisi ada anggota komisi I DPRD Kota Tasikmalaya yang ikut menitipkan ASN, itu tidak seharusnya bersikap sok suci. Sebab, setiap kali mutasi, dirinya selalu ada kepentingan dengan menitip-nitipkan pejabat. “ jangan sok alim, enggak perlu elegan-elegan. Karena dia juga banyak sekali titipan-titipan saat mutasi,” katanya.

Ia pun menekankan, sudah seharusnya dalam pelaksanaan mutasi-rotasi jabatan, mengedepankan profesionalisme dan proporsional dalam menempatkan pejabat. Jangan ada transaksional dalam prosesnya, sehingga tidak mengabaikan aturan.

Ia juga mengkritisi ucapan Walikota Tasikmalaya, Drs M Yusuf yang selalu mengatakan, jabatan adalah kepercayaan, bukanlah hak.

“Kalau jabatan itu kepercayaan bukan hak, harusnya disertai dengan uji kompetensi. Sebab, dalam pelaksanaannya kacau. Buat apa ada ujikom kalau penempatannya tidak sesuai dengan bidang keilmuan mereka. Ujikom itu gagal, karena ada kepentingan di dalamnya,” tegas Dedi.

Ia pun mencontohkan banyaknya pejabat yang ditempatkan tidak sesuai dengan bidang keilmuan mereka, dalam pelaksanaan mutasi-rotasi tersebut.

“Ada yang sarjana teknik tapi ditempatkan di Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan. Sarjana Pendidikan jadi Sekdis DPMPTSP,” ungkapnya.

Ia juga mengaku heran, dengan dialihkannya ratusan pejabat struktural ke fungsional. Padahal, sampai sekarang, tidak ada payung hukumnya. Termasuk pejabat fungsional di BKPSDM yang lebih dulu, juga tidak ada payung hukumnya. Sebab, jabatan fungsional hanya ada di provinsi dan pusat.

Dalam proses mutasi juga, kata dia, terkait Data Urut Kepangkatan (DUK) tidak diberlakukan sama sekali. Contohnya, banyak yang 3D-nya baru kemarin sore, tetapi sudah diangkat menjadi kabid, sedangkan kasinya sudah 3D selama 12 tahun.

“Fungsi Baperjakat di mana kalau seperti itu? contoh sarjana teknik menempati jabatan Wadir umum di RSUD dr Soekardjo. Kacau sekali,” ungkap Dedi.

Selain itu, banyak sekali yang perlu dibenahi. Menurutnya, buat apa banyak sekali tenaga fungsional kalau tidak diberdayakan. “Ngapain mereka, hanya makan gaji buta saja! Jadi harus dirombak dan evaluasi total itu manajemen BKPSDM karena penempatan orang perorangnya tidak becus,” ujarnya.

Baca juga : Rapur Paripurna DPRD Kab.Sukabumi Bahas Perubahan Propemperda

Sebelumnya, Walikota Tasikmalaya melakukan rotasi-mutasi pejabat besar-besaran. Jumlahnya ada 200 pejabat. (Baron)***

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here