Pangandaran (obormerahnews.com)-Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, Dede Pendi dengan tegas membantah terdapat ajakan atau deklarasi dukungan Presiden Jokowi tiga periode saat mengikuti silaturahmi nasional (Silatnas) Apdesi di Istora Senayan Jakarta pada hari Selasa 29 Maret 2022

Baca juga : Apdesi Kab.Tasik Kerahkan Kades Hadiri Silatnas Desa Bersama Jokowi di Jakarta

“Tidak ada itu, baik di dalam orasi atupun pertemuan. diplintir-plintir saja itu. Tidak ada sepatah katapun yang keluar ajakan atau deklarasi Jokowi tiga periode,” tegas Dede Pendi, Rabu, (30/3/2022).

Lebih lanjut, Dede Pendi menjelaskan bahwa Isu yang berkembang di kegiatan Silatnas itu salah artikan oleh pihak pihak tertentu yang beranggapan bahwa kegiatan Silatnas itu untuk mendorong presiden jokowi maju tiga periode, padahal yang sebenarnya adalah kami datang kesana itu murni untuk kemajuan desa.

“Karena di era pak jokowi program dana desa banyak lompatan lompatan pembangunan dengan angka pencapaian pembangunan jalan mencapai 420 ribu km lebih di seluruh Indonesia, maka para Kades menobatkan pak Jokowi sebagai bapak pembangunan desa itu yang sebenarnya,” jelas Dede

Dia mengatakan permintaan yang ada yakni perubahan gambar stempel Kepala Desa. Stempel yang digunakan selama ini hanya berbentuk sekretariat atau seperti ormas.

“Semestinya terdapat lambang Garuda di dalam stempel, karena Kepala Desa merupakan kepala wilayah,” jelas dia.

Di tambah lagi dana operasional desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) agar dinaikkan menjadi lima persen namun yang disetujui Kemendagri dan Kemendes PDTT hanya tiga persen.

“Kenaikkan dana operasional itu diminta dari dulu namun tak juga disetujui,” keluh Dede.

Hal lain yang setujui oleh Presiden, yakni BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang bersumber dari DD sebelumnya minimal 40 persen sesuai Perpres 104 Tahun 2021 dikoreksi menjadi maksimal 40 persen.

Di samping itu terdapat kemudahan dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPj) oleh pemerintah desa.

Terakhir, kata Dede Pendi, yaitu dikeluhkan Kades, adalah terkait dengan keterlambatan gaji yang diterima para kepala desa. Bahkan, Dede mengatakan, para kepala desa kerap tidak menerima gaji hingga tiga bulan.

Baca juga : Dalam Kunjungannya Ke Pasar Muntilan, Kapolri Minta Pedagang Laporkan Jika Distribusi Minyak Curah Terganggu

“Gaji kita harapannya sebulan dikeluarkan, honor pegawai dikeluarkan, kita tiga bulan belum ke luar,” pungkasnya.(Riz)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here