Jakarta (obormerahnews.com)-Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim minta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus memberikan teguran hingga sanksi terhadap para Kades yang tergabung dalam Apdesi mendukung Presiden Joko Widodo menjabat 3 periode.

Baca juga : DJKA Uji Coba Jalur Rel Kereta Api Ganda Jurusan Sukabumi-Bogor PP

Menurut Luqman, terlepas status kepala desa disebut bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), namun secara etis tetap bermasalah.

Ia mengatakan, Kemendagri sebagai lembaga berwenang membina dan melakukan pengawasan terhadap organisasi masyarakat seperti Apdesi. Jika sudah melenceng Kemendagri wajib memanggil melakukan pembinaan.

“Jadi ini bukan masalah ASN atau tidak ASN. Ini pertanyaannya sekarang: apakah etis seorang kepala desa yang masuk dalam perkumpulan Apdesi itu, bukan mendeklarasikan, menyatakan mendukung untuk tiga periode. Di mana ada undang-undang mengatakan tiga periode?” kata Luqman kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).

Dia merasa para kepala desa yang menyatakan dukungan Jokowi 3 periode tersebut salah secara etis. Pasalnya para kades merupakan pemimpin di wilayahnya, apa yang dilakukan dikhawatirkan dicontoh oleh rakyat.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai tidak ada larangan kepala desa untuk berpolitik praktis. Menurutnya, status kepala desa bukanlah Aparatur Sipil Negara atau ASN yang dilarang berpolitik praktis.

Pernyataan Tito disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Tito menjawab DPR sebaiknya harus melihat secara utuh aturan UU Desa Tahun 2014.

“Nah ini mungkin tidak disadari oleh para pembuat UU di 2014. Status kepala desa itu apa? Karena UU Desa itu awalnya No.6/2014, di Januari dibuat oleh Senayan, intinya adalah mengembangkan desa,” kata Tito.

“Tapi tidak ada satupun pasal yang mencantumkan status kepala desa. Apakah dia ASN atau bukan, apakah dia pegawai negari atau bukan yang harus ikut aturan pegawai negari yang tidak boleh berpolitik praktis misalnya. Kami sudah baca UU-nya, tidak ada. Saya sudah diskusi pagi tadi sebelum dateng ke sini, tidak ada,” sambungnya.

Menurut Tito dalam UU Desa hanya diatur kepala desa tidak boleh menjadi pengurus parpol dan tidak boleh terlibat kampanye pemilu atau pemilihan kepala daerah.

“Pada waktu kampanye mereka tidak boleh. Jadi pengurus parpol mereka tidak boleh. Kalau ada, ada sanksinya juga. Bisa diberhentikan, sementara atau tetap,” tuturnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan, jika Kemendagri melakukan pelarangan agar kepala desa tidak melakukan deklarasi dukungan termasuk Jokowi 3 periode, justru malah akan dipertanyakan balik dasar aturannya apa.

Baca juga : Kepala KPH Sejorong Mataiyang Kabupaten Sumbawa Barat Syahril, SH Mengucapkan Marhaban ya Ramadhan 1443 H/2022 Masehi

“Kalau saya memberikan statement kepala desa tidak boleh deklarasi dan lain-lain. mereka menjawab, dasarnya itu apa. Saya malah melanggar hukum. Kecuali UU-nya tegas jelas,” pungkasnya.(Baron)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here