Ciamis (obormerahnews.com)-SMAN 1 Cihaurbeti Kabupaten CIAMIS diduga menyunat anggaran Program Indonesia Pintar (PIP)

Baca juga : Kapolri Pastikan Stok BBM Bersubsidi Terjamin dan Tepat Sasaran

Pasalnya, SMAN 1 tersebut, bukannya diberikan ke para siswa yang berhak, pihak sekolah malah mengalihkan anggaran PIP tersebut ke sumbangan pendidikan.

Bahkan, selain sudah menyalahi aturan berkaitan dengan peruntukan PIP atau KIP, ternyata sejumlah pelanggaran juga dilakukan sekolah yang berada di Cihaurbeuti ini.

Orangtua siswa DW yang anaknya menjadi salah satu dari 60 siswa penerima manfaat Program Indonesia Pintar, kepada obormerahnews.com, Jumat  (8/4/2022) mengatakan, sebenarnaya ada puluhan siswa di SMAN 1 Cihaurbeuti yang mendapat bantuan program serupa dari pemerintah.

“Lebih kalau 60. setiap kelas itu pasti ada,” ujarnya.

DW mengatakan, secara fisik, putra-putri mereka memang memegang Kartu Indonesia Pintar (KIS). Sehingga putra-putri mereka mendaparkan bantuan senilai Rp500 ribu hingga Rp1 juta. Pada 2019 lalu anaknya harusnya mendapat Rp500 ribu dan pada 2021 ini harusnya menerima Rp1 juta.

Namun anehnya, anak-anak mereka sama sekali tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah tersebut. Pihak sekolah telah mengambilnya secara kolektif dan mengalihkannya untuk sumbangan pendidikan ke SMAN Cihaurbeuti tersebut.

“Jika pihak sekolah mengatakan itu sesuai kesepakatan, bohong. Kita tidak pernah ada rapat komite sekolah membahas itu,” ujarnya.

Pihak sekolah telah memutuskan secara sepihak untuk mengambil bantuan KIS secara kolektif. Bahkan secara nekat mengalihkan bantuan pemerintah untuk siswa tersebut untuk sumbangan pendidikan. Padahal, sesuai peraturan bantuan KIS atau PIP tersebut tidak boleh digunakan untuk peruntukannya kecuali untuk kebutuhan siswa.

DW mengungkapkan bulan lalu dapat undangan untuk datang ke sekolah. Undangan tersebut berkop sekolah, dan bertandatangan kepala SMAN 1 Cihaurbeuti, Dikdik Kusmana. Dalam undangan tersebut tertera isi acara adalah sosialisasi program sekolah.

“Ternyata isinya bukan sosialisasi program sekolah. Tetapi justru ngomong tentang besaran sumbangan, parahnya yang ngomong itu guru bukan komite sekolah. Seharusnya kan komite sekolah,” ungkapnya.

Ibu dua anak ini mengaku terkejut, karena pihak sekolah kembali meminta sumbangan sebesar Rp1,4 juta dengan alasan untuk membuat pagar sekolah. Padahal saat kelas X atau ketika baru masuk, anaknya sudah dimintai sumbangan sebesar Rp2,6 juta untuk pembangunan.

Ia mengaku menyesalkan sikap sekolah karena di masa pandemi seperti saat ini pada pertemuan lalu, pihak sekolah justru meminta sumbangan. Bagi Dw yang nilai Rp1,4 juta cukup memberatkan para wali murid. Apalagi sekolah sudah memberi batas maksimal pembayaran dengan cara bisa dicicil ataupun langsung lunas.

“Saya merekam itu semua. Kami dimintai partisipasi, demi terselenggaranya program sekolah ini, begitu dalihnya karena tidak bisa tercover oleh APBN, APBD Provinsi, dan juga BOS,” kata DW.

DW pun lantas meminta RAPBS yang menjadi dasar pihak sekolah untuk menentukan besaran sumbangan. Namun pihak sekolah enggan memberikannya dengan dalih semua wali murid juga tidak mendapatkan RABPS tersebut.

Pihak sekolah sendiri juga memberikan penawaran apabila ada orangtua siswa yang tidak mampu silakan minta keringanan. Namun demikian jumlah keringanan berapa pihak sekolah tidak bisa memberi penjelasan.

Belum soal permintaan sumbangan ini usai, pihaknya kemudian kaget dengan pemanggilan siswa-siswi keesokan harinya Kala itu, putrinya diarahkan bersama siswa lain.

Putrinya disodori slip penarikan KIP dari BNI. D mengatakan, putrinya diberi dua slip penarikan dengan jumlah Rp1juta dan Rp500 ribu. Saat itu, dihadapan siswa kelas IX, guru tersebut mengatakan jika uang PIP atau KIP tersebut untuk membayar sumbangan.

“Ya saya diam. Kalau teman-teman lain juga diam,” ujar putri dari DW

Hal itu dibenarkan oleh orangtua lainya, Betul anak saya dapat bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar satu juta waktu kls 11 lalu dibayarkan untuk tunggakan SPP bulanan selama 6 bulan waktu duduk di kls 10 dan sekarang anak saya sudah duduk di kls 12 pun sama dapat bantuan juga dari sumber yang sama itu juga sama di bayarkan lagi ke pihak sekolah karna masih punya tunggakan untuk biaya pembangunan GOR Sekolah jadi uang hasil dari bantuan program Indonesia Pintar tersebut (PIP) yg sudah di terima waktu anak kami kls 11 dan kls 12 otomatis dibayarkan untuk melunasi tunggakan sebesar Rp.2.150.000,” ucap orang tua siswa yang namanya tidak mau dipublikasikan saat diwawancari media ditempat kediamannya kemarin

Kata dia, anak kami juga waktu Pendaptaran Peserta Didik Baru (PPDB) ajaran thn 2019-2020.
dipinta sebesar Rp.2.150.000,.oleh pihak sekolah dan sekarang sudah duduk di kls 12 dapat bantuan PIP sebesar 1 juta, ketika uang sudah diterima di telepon oleh pihak sekolah menanyakan uang tersebut kepada saya bagaimana kalau uang yang satu juta tersebut mau dibayarkan kesekolah kan anak ibu punya tunggakan kesekolah,” katanya menirukan

Lanjut dia, kalau betul itu PPDB harus dibayar silahkan ambil saja Rp.750.000 biar sisanya Rp. 250.00. dikasihkan ke anak saya untuk bekal dan untuk biaya oprasional lainnya karena uang tersebut betul betul bisa membantu untuk anak saya,”kesalnya.

Sementara itu, Humas SMAN 1 Cihaurbeuti Hadia walaupun sempat mengelak pertanyaan tersebut namun akhirnya membenarkan adanya pungutan tersebut ya” betul pada tahun 2019-2020. Itu ada tapi itu juga hasil kesepakatan orang tua siswa yang melalui rapat orang tua dengan pihak sekolah tapi untuk tahun 2022 belum ada pungutan apa apa karena belum ada rapat orang tua siswa,”terangnya.

Baca juga : DPR Minta Kemendagri Beri Sanksi Kades Dukung Jokowi 3 Periode, Tito Sebut Tak Langgar UU

Terpisah, Ketua Komite SMAN 1 Cihaurbeuti Edi saat ditanya adanya dugaan pungli PIP tersebut, mengaku siap membantu, kalau betul ada pungutan liar,”pungkasnya.(Joy)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here