Ketua LBH PI Dani Safari Effendi dan Pakar Hukum Tata Negara Margarito

Kota Tasik (obormerahnews com)-Ketua Lembaga Bantuan Hukum Samudera Pasai ((LBH SP) Tasikmalaya Dani Safari Effendi, SH menjagokan Sekda Ivan Dicksan sebagai Pj Walikota Tasikmalaya.

Baca juga : Jaga Ikon Wisata Pantai Pangandaran, Satgas Jaga Lembur Tertibkan Lapak Pedagang

“Tentunya Gubernur pasti mengambil langkah sesuai regulasi yang paten, yaitu pejabat yang mempunyai pangkat dan jabatan yang sesuai,” tutur Advokat muda yang lagi ngetren di Tasikmalaya ini, Sabtu (14/5).

Meski begitu, Advokat yang selalu membela orang lemah ini berharap Pj yang ditempatkan adalah orang yang memahami kultur dan karakteristik warga Kota Tasikmalaya.

Dani Safari sendiri menjagokan Ivan Dicksan sebagai Pj.

“Selain memahami soal kultur dan karakteristik masyarakat Kota Tasikmalaya, Pak Ivan juga sosok putera daerah yang punya integritas netral berbasis ASN dari bawah sehingga akan mampu berjiwa Pancasilais dan amanah,” ucapnya

Kata Dani, kami mewakili atas nama warga kota Tasikmalaya mengharapkan sebagai aspirasi yang patut direspon baik oleh Pemprov Jabar dan Kemendagri,” sambung Dani

Meski pengusulan adalah hak Gubernur dan penetapan menjadi kewenangan Mendagri, Dani berharap keinginan warga juga diperhatikan.

“Selama kepemimpinan Ivan Dicksan sebagai Sekda Kota Tasikmalaya saat ini, tidak ada gonjang-ganjing dan benar-benar kami merasa diayomi oleh beliau. Walaupun siapa saja yang diusulkan sebagai pejabat Walikota di kota Tasikmalaya akan kami dukung, yang lebih kami harapkan adalah Pak Ivan Dicksan,” tandasnya

Sementara itu, Pakar hukum Tata negara Margarito mengingatkan Mendagri Tito Karnavian agar tak mengangkat Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi penjabat kepala daerah, yaitu penjabat gubernur, penjabat bupati maupun penjabat wali kota.

Menurut dia, apabila Sekda merangkap jabatan sebagai penjabat kepala daerah maka akan berpotensi menyalahgunakan kewenangannya

Posisi Sekda melekat pada urusan tata kelola di bidang pemerintahan maupun urusan keuangan daerah.

“Jadi, apabila Sekda diangkat menjadi Penjabat Kepala Daerah maka yang bersangkutan berpotensi menyalahgunakan jabatannya. Dia akan melegitimasi dirinya sendiri sebagai penjabat kepala daerah,” kata Margarito

Apabila itu terjadi dikhawatirkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan di daerah bakal hilang.

Baca juga : Dinsos Kota Sukabumi dan Relawan Bergerak Cepat Tangani ODGJ

Oleh karena itu, langkah Kemendagri tidak mengangkat Sekda menjadi penjabat kepala daerah sebagai keputusan yang tepat.(RD/AN)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here