Pangandaran Obormerahnews.com-Sejumlah Kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Pangandaran  menuntut agar penghasilan tetap (siltap) dapat dibayarkan setiap bulan.

Baca juga: Disdik Kab.Tasik Diduga Kondisikan Baja Ringan di 12 SMPN

Mereka juga mempersoalkan dana bagi hasil pajak tahun 2018, 2019 dan 2020 sampai hari ini tidak ada kejelasan kapan akan dibayarkan, termasuk Insentif RT RW, linmas dan LPM semuanya belum jelas

Tuntutan itu disampaikan beberapa Kapala desa dan perangkatnya yang meminta dirahasiahkan namanya, Rabu (26/7/2022)

“Kami meminta hak kami, yakni Siltap untuk bisa dibayarkan setiap bulan. Selain itu, kami juga mempertanyakan kenapa bagi hasil pajak, insentif RT RW, Linmas dan insentif LPM tidak ada kejelasan,” katanya

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa keterlambatan Siltap dan tunjangan lainya sudah biasa terjadi setiap tahun. Pada tahun-tahun sebelumnya, siltap kadang terlambat selama tiga bulan.

“Sampai tiga bulan baru dibayar, lalu pada bulan keenam juga dibayar,” jelas dia.

Selain itu, Mereka mendesak DPRD Kab.Pangandaran berunding dengan bupati untuk mencarikan solusi atas masalah tersebut.

“Kalau bisa, Siltap itu cair rutin setiap bulan dan bagi hasil pajak segera dibayarkan,” imbuh dia.

Sementara itu, Kepala Desa Padaherang Deka mengaku bahwa siltap yang belum cair tinggal bulan juli, namun bagi desa yang terlambat mencairakan ADD nya dimungkinkan belum menyelesaikan urusan administrasi permohonan pencairan Siltap setiap bulannya.

“Terlebih dahulu Desa harus membuat pengajuan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya mekanisme pengajuan inilah yang memang belum semua parades memahami juga menyiapkan untuk pengajuan ke bagian keuangan,” katanya

Saat ditanya soal bagi hasil pajak, Deka pun membenarkan, bagi hasil pajak 2018 sampai 2020 belum dibayar

Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Otang Tarlian

Terpisah, Anggota DPRD Kab.Pangandaran Otang Tarlian menyoroti lambatnya pencairan siltap, bagi hasil pajak, Insentif RT RW dan lain sebagainya

Otang menilai dirinya tidak menemukan alasan kenapa Pemkab Pangandaran tidak kunjung mencairkan, sementara mereka telah menjalankan kewajibannya, apalagi dalam bagi hasil pajak itu hak mereka

“Tidak ada alasan sampai kapan pun itu jadi hutang harus dibayarkan oleh Pemkab Pangandaran,” Tandasnya

Otang pun menggapi kaitan dengan insetif RT RW, Menurutnya, itu tidak menjadi kewajiban tetapi sebuah moral yang harus diselesaikan oleh pihak pemerintah, artinya sampaikan kepada orang (red-RT RW) yang berkaitan dengan kebijakan tersebut bahwa ditahun yang sudah terlewati kalau belum terbayarkan ini tidak menjadi kewajiban pemerintah artinya kabupaten tidak punya hutang

Oeh karena itu, program ini dirasa baik, pemerintah gak usah malu-malu umumkan saja bahwa kalau keuangan kabupaten sudah membaik seperti insintif dan lain sebagainya tetap kita lanjutkan supaya masyarakat dibawah tidak mengandalkan itu untuk solusi kehidupan mereka, itu yang sebenarnya yang belum dilakukan pemerintah, sehingga tidak menjadi kegaduhan,” kata Politisi PKB itu

Otang pun menyoroti tentang kewenangan pemkab, Jangan karena kewenangan Pemerintah desa diambil alih pemkab lalu seolah-olah kewajiban ini hilang, “ulah moro sunat ngalepasken wajib”, kenapa belanja barang dan jasa terus berjalan tapi semacam sitap, bagi hasil pajak dan insentif RT RW yang berujung pelayanan prima dari perangkat terhadap masyarakat itu menjadi hambatan

“seharusnya sehimbang dong, sisi pembangunan dan belanja barang jasa harus dikurangi kalau anggaranya tidak cukup, sekalipun ini tidak bisa melunasi tapi ada progres untuk pembayaran, saya paham,” bebernya.

Otang meminta, para Kades dan perangkatnya jangan takut untuk menyampaikan pendapat dimuka umum terkait kebijakan pemerintah

“Jangan takut, kalau merasa itu hak kenapa harus takut, kan ada regulasi mekanisme ada cara yang diatur undang-undang yaitu beraudensi

Baca juga: Komjen Pol Gatot Eddy Pramono Resmi Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Kehormatan Universitas Riau

Catat dasarnya kita tidak sedang meruntuhkan si A dan si B serta di C tapi kita membicarakan satu orang nama bukan nama orangnya tapi kebijakanya, saya juga sama menerima kalau dikeritisi,” tutupnya.(Tim)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here