Pangandaran Obormerahnews.com-Dampak kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran soal tunggakan tunjangan pengasilan aparatur pemerintah desa (TPAPD) mulai bergejolak.

Baca juga: Dandim 1628/SB, Bupati Bersama Ketua DPRD Sumbawa Barat Ikuti Vicon Rakernis TMMD 114

Pasalnya selama beberapa bulan terakhir, perangkat desa belum menerima TPAPD. Padahal biasanya tiga bulan sekali turun

Terkait hal ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pangandaran diduga saling tuding dengan Dinas Sosial dan PMD soal penyebab belum dibayarkannya tunjangan tersebut.

Kepala BPKAD Kabupaten Pangandaran Hendar Suhender saat dihubungi melalui pesan Whatsapp, tidak mau menanggapinya, Hendar mengarahkan untuk mengkonfirmasi ke dinas Sosial selaku dinas teknis karena kewenangan ada di dinas teknis yang bisa mempasilitasi desa

Moal, ada dinas teknis,, pemdes di dinsos, kewenangan ada di dinas teknis,, pan aya dinas nu memfasilitasi desa,” ucapnya

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan PMD Wawan Kustaman mengatakan bahwa desa mengajukan lalu kita proses, kita tidak ada urusan lain, di kita mah begitu data yang dikirimkan oleh desa, maka kita langsung proses,” katanya

Kata Wawan, kenapa belum cair? Kita liding sektornya untuk mengajukan, “alhamdulillah semua yang mengajukan semuanya kita veripikasi,” ujarnya

Wawan menambahkan, kaitan add kan dari desa yang dikirimkan ke kita,, semua kades sudah tahu ko,” ujarnya

Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Otang Tarlian meminta semua pihak jangan saling tuding menuding soal TPAPD, melainkan harus duduk bersama membicarakan solusi yang harus ditempuh.

“Tentu tidak elok jika kita menyikapinya dengan saling tuding dan mencari pihak yang disalahkan tanpa memahami secara komprehensif semua aspek yang menjadi dasar dimungkinkannya kebijakan tersebut lahir,” kata Otang dalam keterangannya, Senin (1/8/2022)

Menurut Otang, belum dibayarkanya dana TPAPD dan insentif RT RW tersebut perlu didiskusikan dan disikapi bersama agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan.

Kata dia, tidak mampu nya Pemkab membayar TPAPD dan insentif RT RW secara keseluruhan tidak menjadi kewajiban tetapi sebuah moral yang harus diselesaikan oleh pihak pemerintah itu sendiri, artinya pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan tersebut bahwa ditahun yang sudah terlewati kalau belum terbayarkan ini tidak menjadi kewajiban pemerintah artinya kabupaten tidak punya hutang

Karena itu, Otang menyarankan agar semua stakeholder di Kabupaten Pangandaran perlu duduk bersama, tidak hanya menyalakan tapi cari solusi, juga hal lainnya secara keseluruhan.

“Kepala desa perlu duduk bersama, DPRD, Pemkab.Pangandaran, dan stakeholder lainnya. Diskusikan semua, lalu ambil sikap bersama,” ujarnya.

Otang meyakini, jika Pamkab terbuka dan mau mendengar aspirasi dari rumput bawah, maka semua permasalahan dapat diselesaikan. Pihak Pemkab dan DPRD harus mendengarkan aspirasi yang disuarakan Kades dan perangkatnya.

Baca juga: Pasukan Ungu Menjadi Garda Terakhir Di Balik Suksesnya Acara Hari Jadi Kabupaten Ciamis Yang Ke-380

“Sehingga desa benar-benar bisa melayani warganya secara prima. Tidak hanya tunjangan TPAPD, namun juga semua aspek baik sosial politik dan ekonomi yang bisa mensejahterakan masyarakat dapat terwujud,” pungkasnya.(Tim)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here