Kab.Tasik Obormerahnews.com-Ketua LPM Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Supriadi tak bisa menyembunyikan kegeramanya setelah pihak Dinas Sosial dan TKSK Kecamatan Jatiwaras tak kunjung menindaklanjuti soal dugaan ada oknum Kades dan kepsek jadi supplir atau jadi pengelola dan pemasok e-waroeng.

Baca juga: Potret Warga Desa Pamijahan Tasela, Kompak Gotong Royong di Tengah Bencana Longsor

Kata Dedi, pemerintah pusat sudah jelas-jelas dengan gamblang merubah Pedoman Umum (Pedum) berisi melarang ASN (termasuk TNI dan Polri), kepala desa/lurah, perangkat desa/aparatur kelurahan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPK), Tenaga Pelaksana Bansos Pangan dan SDM pelaksana Program Keluarga Harapan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-Warong, mengelola e-Warong maupun menjadi pemasok e-Warong.

Dedi pun memperingati Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), agar tidak mempermainkan jalannya program Bantuan Sosial Pangan (BSP) atau yang lebih tenar dikenal dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dalam temuannya di lapangan, dia melihat adanya indikasi praktek yang mengarahkan e-waroeng, agar bekerjasama dengan pihak supplier tertentu.

“Mereka (TKSK – red) ada yang berperan aktif meminta e-waroeng agar bekerjasama dengan Supplier tertentu,” ungkapnya

Bahkan ada juga temuannya di beberapa TKSK yang menandatangani perjanjian kerjasama antara agen e-waroeng dengan supllier tertentu. Namun penandatanganan tersebut dilakukan dengan cara sepihak.

“Isi perjanjiannya itu ditentukan sepihak,” ketusnya.

Oleh sebab itulah ia memperingati oknum pendamping TKSK yang berbuat demikian agar berhati-hati. Terlebih lagi jika ada oknum TKSK sampai tutup mata membiarkan Kades dan PNS menjadi supplier, maka itu telah melanggar Permensos Nomor 20 Tahun 2019 tentang BPNT.

Adapun dalam aturan tersebut disebutkan bahwa ranah TKSK ialah mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama proses registrasi, aktivasi rekening, dan dapat juga mendampingi KPM ketika berbelanja pada program BPNT.

Tak hanya itu namun tugas lain dari TKSK yakni melengkapi data KPM BPNT, membuat jadwal distribusi KKS, menyusun laporan penyaluran BPNT, melakukan sosialisasi kepada KPM. Serta melakukan pemantauan pelaksanaan jalannya progran BPNT tersebut.

“Dalam ketentuan tersebut tidak ada yang menyebutkan bahwa TKSK memfasilitasi, mengarahkan, dan mengatur e-waroeng untuk bekerjasama dengan supplier tertentu,” jelasnya.

Sehingga jika memang benar ada fakta lapangan seperti itu, menurut Dedi itu sudah menyalahi kewenangan. Justru dalam pedoman umum BPNT tersebut agen e-waroeng berhak bekerjasama dengan pihak manapun. Selama memenuhi persyaratan kualitas dari barang yang ada dalam pedoman umum.

“Kami meminta setiap Dinas Sosial dan pihak Kecamatan yang menjalankan program BPNT. Segera melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan yang ketat,” ulasnya.

Hal itu tentunya diminta oleh LPM Kab.Tasikmalaya agar program Bansos dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan mencegah parktek maladministrasi dan korupsi.

Baca juga: BNNK KSB Gelar Bimtek Penggiat Narkoba di Lingkungam Masyarakat

Sementara itu, Ketua TKSK Kecamatan Jatiwaras, Masfupah saat dihubungi beberapa kali melalui telepon selulernya enggan menjawab, hingga di hubungi lewat apliksi Whatsapp tidak mau membalasnya.(DN/ID)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here