“Disinilah dengan angka 800 miliar atau 400 miliar ini mana yang harus menjadi prioritas dalam rangka mempelancar tugas pemerintahan dan pembangunan dan menentukan prioritas yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya
Bahkan, sambung Hendar, ada yang lebih prioritas lagi yaitu untuk Pilkada paling tidak untuk Pilkada butuh anggaran sekitar Rp 50 miliar, berarti nanti harus menenetukan prioritas dan tidak prioritas
Kata Hendar, indikator yang menentukan prioritas dan tidak adalah rencana pembangunan jangka panjang (RPJMD) yang sudah disepakati. jadi kita tidak boleh keluar dari itu,
Diperkirakan kalau pinjaman tidak ada dengan kondisi seperti itu berarti di tahun 2024 tidak ada kegiatan fisik bersumber dari APBD, kecuali dari DAK dan Banprov.
“Itu pun hanya ada di beberapa dinas,” ucap Hendar.(RD)**
