“Tapi aneh karena pemkab masih bisa beli mobil mewah. Sangat disayangkan. Ini menunjukkan kepemimpinan jauh dari salah satu nilai anti korupsi yakni kesederhanaan,” jelasnya
Dia juga menyoroti situasi Pangandaran yang masih membutuhkan anggaran untuk bayar hutang. Sedangkan pendapatan daerah masih morat marit akibat refocusing.
Ini sangatlah kontras dengan kebijakan pemda memberi fasilitas mewah kepada bupati.
Ia mengungkapkan, pemerintah seharusnya mambayar hutang dulu ke perangkat desa, tenaga honorer dan insentif lainya.
“Yang seharusnya dapat prioritas peruntukan anggaran. Bukan sebaliknya, menyiapkan fasilitas mewah untuk bupati. Tidak etis bupati gunakan fasilitas sangat mewah sedangkan pendapatan daerah minim dan pembangunan layanan publik belum maksimal. Apalagi situasi sekarang membuat rakyat menjerit butuh perhatian pemegang amanah secara maksimal,” katanya.
kuwu itu pun menekankan, pengadaan fasilitas mewah ini menunjukkan kurangnya empati kemanusiaan dalam menghadapi situasi sekarang.Bagi nasyarakat ini tanda tanya besar.
“Ini menunjukkan hilangnya nurani kemanusiaan seorang pemegang amanah,” pungkasnya.(Riz)**
