“Apakah cukup dengan anggaran Rp 200 juta untuk jalan desa untuk satu desa, sementara hasil musrenbang tahun kemarin belum terealisasi karena desa tidak kebagian anggaran,” keluhnya
Kondisi ini juga membuat para kepala dusun, RT, RW, dan BPD kesulitan menyalurkan aspirasi masyarakat karena anggaran lebih dulu habis untuk program pusat.
“Musrenbangdes di tiap-tiap desa mamang ada tapi namun kenyataannya anggaran sudah dipatok pusat,” pungkasnya.(Baron)**
1 2
