“Karena jika sebelum nya pihak sekolah bisa mengantisipasi terjadi lonjakan pendaftaran, pasti akan ada solusi dalam menyiapkan ruangan belajar atau mungkin meminjam gedung di tempat lain asalkan para siswa mau untuk belajar” terangnya.
Agus mengatakan, saat ini pihaknya meninta pihak sekolah tidak bertele-tele dengan menjelaskan mengenai sistem PPDB yang sudah di terapkan oleh pemerintah Jawa Barat.
” Keinginan kami disini yaitu 72 anak yang sebelum nya tidak diterima tersebut bisa mengenyam pendidikan disini. Karena saat ini mereka sedang menunggu kepastian nasib nya seperti apa kedepan nya ” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Ciamis, Syarif Sutisna mengatakan, polemik yang saat ini terjadi di akibatkan karena pihak pemprov Jawa Barat mengambil alih kebijakan regulasi mengenai sekolah di tingkat SMA.
” Hal itu menyulitkan kami jika terjadi polemik seperti ini, karena kebijakan dan aturan sekolah tingkat SMA itu ada di ranah provinsi” ungkapnya.
Lanjut Syarif menambahkan, pasca adanya polemik tersebut saat ini pihaknya berencana akan mendatangi Dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk meminta solusi agar permasalahan tersebut cepat selesai.
” Dan saya akan membawa salah satu perwakilan kepala desa di Banjaranyar untuk ikut ke sana, mudah mudahan dalam waktu dekat ada solusi ” tuturnya.
Kepala Sekolah SMA N 2 Banjarsari Teti Gumiati menerangkan, dalam proses penerapan PPDB di tahap pertama melalui jalur zonasi kuota yang di perlukan sebanyak 188. Lalu di tahap ke dua kuota yang harus terisi melalui jalur prestasi, nilai rapot, perpindahan yaitu sebanyak 100 siswa.
” Jadi ada sekitar 132 calon siswa yang tidak terakomodir olah kami dan perlu di ketahui Pihak sekolah hanya sebatas memverifikasi data calon siswa, namun untuk validasi atau penentuan itu di putuskan melalui sistem,”ungkapnya
Sebenarnya pihak sekolah sudah berupaya mengajukan proposal untuk penambahan ruang belajar, namun saat ini belum ada realisasi dari pemerintah provinsi.
Baca juga: Seksi Kedokteran Kesehatan Polres Sumbawa Barat gandeng BPJS Sosialisasi Aplikasi mobile JKN
“Kami akan berencana membawa hasil audiensi ini ketingkat yang lebih atas, agar apa yang jadi tuntutan para audien bisa tersampaikan langsung, serta ada solusi terbaik dari pihak provinsi,” pungkasnya.(Rvn)**
