Sementara itu, Raperda tentang pengelolaan lingkungan hidup diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah yang berdampak pada lingkungan. Aktivitas pertambangan, pertanian, hingga pertumbuhan kawasan permukiman dinilai berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan jika tidak dikelola secara berkelanjutan. Raperda ini diharapkan menjadi instrumen pengendalian pembangunan agar tetap selaras antara aspek ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan.
Pada sektor pertanian, DPRD menginisiasi Raperda tentang pengelolaan hasil pertanian guna meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Selama ini, pengelolaan hasil pertanian di daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana pascapanen, fluktuasi harga, hingga lemahnya akses pasar.
Adapun Raperda tentang lembaga pendidikan keagamaan disusun untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan keagamaan di daerah. Keberadaan lembaga seperti pondok pesantren, madrasah diniyah, dan taman pendidikan Al-Qur’an dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan moral masyarakat, meski masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Melalui keempat Raperda tersebut, Bapemperda berharap dapat menghadirkan regulasi yang komprehensif, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. “Kami berharap Raperda ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi negara, bangsa, dan masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat,” ujar Norvie.
Rapat paripurna tersebut menjadi tahap awal sebelum keempat Raperda dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah untuk kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah. Hadir dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Kaharuddin Umar didampingi Wakil Ketua dan beserta sejumlah Anggota DPRD dan pimpinan OPD, tokoh masyarakat.(Red)
