Sumbawa Barat Obormerahnews.com-Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan jawaban resmi atas pendapat Bupati terkait empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD dalam rapat paripurna, dengan menegaskan komitmen untuk menyempurnakan substansi regulasi agar lebih kuat secara hukum, implementatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Baca juga: AKP Hermansyah, S.Sos Resmi Jabat Kasat Lantas Polres KSB, Berikut Rekam Jejak Kariernya
Jawaban tersebut disampaikan oleh Anggota Bapemperda DPRD Sumbawa Barat, H. Basuki AR, SE, dalam rapat paripurna DPRD yang beragendakan penyampaian jawaban Bapemperda atas pendapat Bupati Sumbawa Barat terhadap empat Raperda inisiatif tahun 2026, pada Selasa (12/05/2026), pukul 10.00 wita, bertempat di lantai II Gedung DPRD KSB.
Dalam penyampaiannya, Bapemperda mengawali dengan apresiasi terhadap dukungan, pandangan, dan masukan dari pemerintah daerah. Seluruh masukan tersebut dinilai sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan materi muatan setiap Raperda yang tengah dibahas.
Pada Raperda tentang pemakaian jalan untuk kegiatan masyarakat, Bapemperda menyatakan sepakat dengan perlunya penguatan dasar hukum guna menghindari tumpang tindih aturan. Selain itu, pengaturan sanksi akan dituangkan secara lebih jelas dalam bab tersendiri untuk menjamin kepastian hukum serta efektivitas penegakan. Penggunaan jalan juga akan diatur secara proporsional dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, seperti akses layanan darurat dan kelancaran lalu lintas. Tanggung jawab penyelenggara kegiatan, termasuk aspek kebersihan, keamanan, dan pemulihan kondisi jalan, menjadi perhatian utama.
Sementara itu, pada Raperda tentang pengelolaan lingkungan hidup, Bapemperda menegaskan pentingnya regulasi ini dalam memperkuat perlindungan lingkungan di daerah. Raperda tersebut telah melalui proses harmonisasi dengan Kantor Kementerian Hukum NTB. Bapemperda juga menekankan perlunya partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekologis, ekonomi, dan sosial.
