Guna merealisasikan penataan kawasan eks Setda agar siap dimanfaatkan bersama, Pemkab Tasikmalaya bersama DPRD telah menyetujui alokasi penganggaran pada APBD Perubahan 2026. Langkah perapihan ini juga dijalankan untuk memenuhi target koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait efisiensi barang milik daerah, serta menindaklanjuti catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar aset daerah tidak mengalami penyusutan nilai akibat dibiarkan pasif.
Surat pemberitahuan yang diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis Pemkab Tasikmalaya belakangan ini dipastikan sebagai prosedur standar sebelum kegiatan perapihan lapangan dimulai.
Baca juga: Proyek JIAT di Desa Banyurasa Kab Tasik Disorot Warga, APH Diminta Turun Tangan
Langkah fisik tersebut harus tetap dilaksanakan agar tidak menjadi temuan administratif di kemudian hari, sekaligus menjadi dasar konkret dimulainya penataan kawasan demi kemajuan bersama warga Tasikmalaya.(*)

1 Komentar
Pingback: Pengusaha CV. King Baja Sakti Somasi Kepsek SMPN 2 Jatiwaras yang Batalkan Pesanan Offline Revitalisasi Sekolah ⋆ OBORMERAH