Pangandaran Obormerahnews.com-Pemerintah daerah (Pemkab) Pangandaran dikabarkan harap-harap cemas menanti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
Kecemasan Pemkab Pangandaran itu berkaitan pada pemeriksaan LKPD Tahun anggaran 2025 hanya mampu meraih WDP atau naik status menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP)
Karena di saat puluhan pemerintah daerah di Jawa Barat telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Kabupaten Pangandaran justru belum tercantum dalam daftar daerah penerima predikat tertinggi tersebut. Kondisi ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Pasalnya, informasi mengenai daerah-daerah yang telah memperoleh opini WTP beredar luas melalui foto tangkapan layar monitor yang menampilkan daftar kabupaten dan kota di Jawa Barat yang telah menerima hasil pemeriksaan BPK RI.
Dalam daftar tersebut, sebanyak 21 pemerintah daerah di Jawa Barat diketahui berhasil meraih opini WTP.
Namun, nama Kabupaten Pangandaran tidak terlihat dalam daftar penerima penghargaan yang menjadi indikator penting tata kelola keuangan daerah tersebut.
Tidak ada nama Kabupaten Pangandaran pun memunculkan berbagai pertanyaan. Banyak pihak mempertanyakan apakah daerah tersebut gagal meraih opini WTP atau masih meraih WDP ataiu ada faktor lain yang menyebabkan hasil pemeriksaannya belum diumumkan.
