Soal Tanah Pribadi Dipakai Kantor Desa Cisempur, Dedi Supriadi: Aneh, Keputusan Kasasi MA Berbeda, Ini Biangkeroknya Kabag Hukum dan Harus Diganti

Dedi pun menyayangkan stetment Kabag hukum yang seharusnya mengkaji tentang putusan kasasi MA, adapun hal-hal lain bicara desa lihat apakah ada musdes atau musdus sebagai dasar hukum, ini terkesan makanya ada beberapa persoalan di Tasikmalaya yang tidak selesai, karena kajian hukumnya tidak jelas.

“Saya memohon kepada bupati CNY agar londo ireng (kabag hukum) di pecat,” sambung Dedi.

Baca juga: Pengadaan Bibit Pisang Cavendish Rp475 Juta di Dinas Pertanian Kab Tasikmalaya Diduga Tidak Transparan

Dedi menambahkan, kalau terus-terusan dijabat dia (Kabag Hukum) ini bisa menimbulkan multi konflik di masyarakat, Ini urusan sudah tiga tahun ko udah jelas dan ada satu hal itu adalah tanah pribadi diatasnya ada tanah desa bayar dulu dong kalau tidak dibayar artinya tidak akan maladministrasi adanya kucuran uang negara dari tahun 2017 sampai 2026 kepada tanah pribadi itu maladministrasi itu masuk korupsi,” pungkasnya.(RDa)**