“Sementara Asda III yaitu Asep Maman Permana menjadi anggota tim pengkaji, yang menilai, mengkaji, dan merekomendasikan untuk memilih dirinya sendiri,” jelasnya.
Ia menambahkan, selain memiliki kewenangan pengawasan, dewas juga mengesahkan rencana bisnis anggaran (RBA). Tentu jika bermasalah akan membuat manajeman rumah sakit babak belur.
“Gugatan PTUN ini sebagai pengingat, ada aturan yang harus dipatuhi penyelenggara pemerintah. Karena pelayanan kesehatan masyarakat juga akan terdampak.”
“Isi gugatan salah satunya pembatalan SK secara keseluruhan dan mewajibkan wali kota untuk mengulangi proses seleksi dari awal,” tegas Taufik.
Baca juga: Proyek JIAT di Desa Banyurasa Kab Tasik Disorot Warga, APH Diminta Turun Tangan
Sesuai jadwal, sidang pemeriksaan persiapan akan berlangsung pada, Kamis 12 November 2026 mendatang.(*)

2 Komentar
Pingback: Belasan Botol Miras Berserakan Dekat Masjid di Lingkungan DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, Dadan Jaenudin: Ini Bekas Pesta? Coreng Kota Santri! ⋆ OBORMERAH
Pingback: Pemdes Mantun Gelar Rapat Lomba KSB Sadar STBM ⋆ OBORMERAH