Sumbawa Barat Obormerahnews.com-Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus perkenalan komisioner masa bakti 2026–2030 ke Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kamis (9/4/2026) pukul 10.00 WITA di Gedung Graha Fitrah, Kantor Bupati KSB, Kawasan KTC.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, menyampaikan apresiasi dan menyambut hangat kehadiran rombongan KI NTB. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan energi positif dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Ke depan kami benar-benar akan menjadikan teknologi informasi sebagai alat pembangunan daerah, sehingga komunikasi publik, informasi publik, dan pengelolaan teknologi dapat berjalan optimal,” ujar Bupati.
Bupati menjelaskan, Kabupaten Sumbawa Barat yang dihuni lebih dari 150 ribu jiwa dengan masyarakat heterogen justru mampu menjaga harmonisasi sosial. Kondisi daerah tetap kondusif tanpa konflik horizontal, bahkan di berbagai momentum politik, sehingga KSB dikenal sebagai kabupaten zero konflik.
Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi, Pemkab KSB telah melakukan penguatan kelembagaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Melalui perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Kominfo meningkat dari tipe C menjadi tipe A, termasuk pembentukan bidang khusus Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
Selain itu, inovasi Forum Pelayanan Setara Inklusif Andalan (YASINAN) yang telah berjalan selama 13 tahun menjadi wadah komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Forum yang rutin digelar setiap malam Jumat ini memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, kritik, hingga saran secara langsung kepada pimpinan daerah, serta disiarkan melalui platform digital untuk menjangkau lebih luas.
Forum tersebut juga mengadopsi nilai kearifan lokal dan semangat gotong royong sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Bahkan, inovasi ini mendapat pengakuan internasional dari Open Government Partnership (OGP) dan pernah dipresentasikan di Estonia.
Di sisi lain, penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terus dilakukan hingga tingkat desa. Dari 58 desa di KSB, Desa Beru, Kecamatan Brang Rea, tercatat sebagai PPID desa terbaik pertama tingkat nasional. Meski demikian, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah untuk meningkatkan kapasitas PPID di desa lainnya.
