Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Sahnam, SH, menyampaikan apresiasi atas capaian KSB dalam pengelolaan keterbukaan informasi. Menurutnya, KSB hanya perlu mempertahankan capaian yang ada serta meningkatkan aspek digitalisasi informasi.
“Kami melihat KSB sudah sangat baik. Tinggal bagaimana penguatan di sektor digitalisasi agar mampu menjadi contoh terdepan di NTB,” ujarnya.
Ia juga menyoroti isu strategis di KSB sebagai daerah tambang, khususnya maraknya tambang rakyat yang menjadi perhatian di tingkat provinsi. Menurutnya, selain pembangunan, aspek perawatan hasil pembangunan juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan.
Sementara itu, Komisioner KI NTB Bidang Kelembagaan, Dr. Armansyah Putra, M.Pd., menegaskan pentingnya menjaga kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi publik. Ia mengingatkan agar tidak terjadi pergeseran terhadap SDM yang yang sudah ada dan berkompeten, karena dapat memengaruhi kualitas informasi publik khususnya dalam menyampaikan layanan informasi kepada publik, ucapnya.
Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), Husna Fatayati, S.Si., M.Sos., menambahkan bahwa tidak semua informasi dapat dibuka ke publik. Informasi yang dikecualikan meliputi data yang bersifat pribadi maupun menyangkut keamanan negara. Namun demikian, badan publik wajib menyediakan dan memperbarui informasi secara berkala.
“Komitmen menjadi kunci utama. Badan publik harus mengumumkan informasi setiap tahun dan siap menyelesaikan sengketa informasi jika terjadi,” tegasnya.
Kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkenalkan tiga komisioner KI NTB yang baru dilantik oleh Gubernur NTB. Rombongan disambut langsung oleh Bupati Sumbawa Barat didampingi Asisten Administrasi Umum Setda KSB, dr. H. Syaifudin, MM, serta jajaran Dinas Kominfo setempat.(Red)
