Sumbawa Barat Obormerahnews.com-Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa Barat menggelar Sosialisasi dan Diskusi Perizinan di bidang kontruksi pada hari Rabu (16/8/2023), pukul 09.00 Wita, bertempat di Aula kantor Desa Maluk Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat.
Baca juga: Raker ke-II PWI KSB Usung Tema ‘Pers Profesional, Daerah Maju’
Husnaini, SE, Pembina jasa kontruksi ahli muda Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa Barat sebagai pemateri menyampaikan,
Bahwa semua aktifitas pekerjaan konstruksi di atur dalam undang undang republik indonesia no 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor jasa konstruksi. Dengan adanya peraturan tersebut maka sangat membantu keberlangsungan pekerjaan konstruksi di wilayah kabupaten sumbawa barat,” tuturnya.
Ia mengatakan, di samping kedua peraturan tersebut dia atas kami berharap masing – masing badan usaha /CV/PT yang beroperasi di daerah setempat supaya memenuhi persyaratan seperti :
1.mendirikan kantor tempat usaha
2.memasang papan nama kantor
3.mengurus surat keterangan tempat usaha (SKTU)
4.membuat surat domisili badan usaha baik CV /PT yang berasal dari luar daerah KSB.
Di jelaskannya, dasar hukum surat keterangan domisili usaha secara tidak langsung dinyatakan dalam UU No.3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Di Undang-Undang dinyatakan bahwa setiap badan usaha harus memiliki bukti tertulis yang mengkonfirmasi domisili atau alamat dari sebuah badan usaha,” tandasnya.
Ia menerangkan akan pentingnya, bukti kepemilikan lahan kantor, menurutnya kalau lahan tersebut di hibahkan maka wajib ada surat hibahnya, kemudian jika lahan tersebut di beli maka wajib ada kepemilikan Sertifikat, dan jika lahan kantor tersebut bukan milik sendiri atau di sewa, maka harus bisa menunjukan bukti sewanya.
“Ketika kami temukan masih ada yang belum memenuhi aturan tersebut atas, maka kami akan layangkan surat teguran. Dan perlu di ketahui, hal itu bukan kami yang berbicara akan tetapi ini semua aturan dari undang – undang. Di harapkan Agen Gotong Royong (AGR), masing – masing desa bisa memantau semua yang bergerak di bidang kontruksi, dan apabila ada temuan bisa langsung berkordinasi dengan Kepala Desa setempat,” tukasnya.
Kepala Desa Maluk Baharuddin, SE menyampaikan, dengan adanya kegiatan ini saya sangat mengapresiasi karena selama ini saya juga tidak pernah, selengkap ini memberi penjelasan kepada perusahaan – perusahaan tersebut.Mungkin dengan adanya pemateri dari Dinas PUPR tadi lebih jelas dan bisa lebih di pahami oleh perusahaan – perusahaan itu.
