“Sehingga kalau komitmennya adalah untuk melayanai artinya tidak perlu ada penambahan operasional. Karena mereka sudah digaji dengan uang rakyat uang begitu besar dengan segala fasilitasnya,” jelasnya lagi.
Dedi bahkan khawatir jika kebijakan itu ada kaitannya dengan momen Pilkada. “Kami khawatir operasional ini akan dijadikan bancakan oleh camat dalam memobilisasi kepentingan calon tertentu,” tutupnya.
Kritikan serupa sebelumnya datang dari Ketua DPK Apdesai Jatiwaras, Alfie Akhmad Sadan Hariri; SE.SH.MaH. Senada dengan Dedi Supriadi, Alfie menyebut bahwa kebijakan itu merupakan sebuah pemborosan yang tidak tepat sasaran.
Alfie menilai anggaran operasional camat sebesar Rp 15 juta perbulan dan Sekmat Rp8 juta perbulan dengan alasan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan aksi tindak Pungutan Liar (Pungli) tapi mengapa masih ada oknum Camat yang masih meminta ke desa-desa
“Terus tanya sama Camat-camat, kapan beliau (Camat) mengadakan pembinaan terhadap desa-desa, coba tanya langsung ke masing masing camat?,” ungkapnya.
Alfie juga menambahan bahwa anggaran untuk stunting kecamatan itu mencapai Rp100 juta. “Ayo cek ngasih makanan apa ke anak anak yang stunting, anggaran phbi phbn kan ada, kenapa harus minta lagi ke desa-desa apa untuk operasional Camat Rp15 juta perbulan itu tidak cukup,” pungkasnya.(RD)**
