“Jangan sampai warga Pangandaran mudah terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penyebaran informasi hoax,” jelasnya.
Iwan M Ridwan mengungkapkan bahwa beredar isu yang tidak bertanggungjawab dan menyesatkan bahwa setiap penduduk di Kabupaten Pangandaran harus membayar Rp. 750.000.000 per orangnya, itu informasi yang menyesatkan
kata Iwan M Rudwan mengatakan rencana Pemda Pangandaran melakukan pinjaman daerah jangka panjang dengan pola portofolio justru akan menjadikan APBD sehat dan
program-program kegiatan yang menjadi unggulan akan berjalan kembali
Seperti Pangandaran Hebat (gratis biaya pendidikan 12 tahun), dengan tujuan akes pendidikan mudah dan bermutu, pendidikan karakter (Ajengan Masuk Sekolah dan Pangandaran Mengaji) akan berjalan kembali,” ucspnya
Kemudian, sambung Iwan M Ridwan, Program UHC terjaga dan terjamin (Jaminan kesehatan), Program penguatan desa bisa berjalan dengan baik seperti pembangunan
insfrastruktur pedesaan, ekonomi pedesaan, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, instensif RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Pembiayaan tenaga penunjang Pemerintah Daerah (tenaga Non PNS/honorer) bisa berjalan normal
Termasuk Program penambahan SDM yang diperlukan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan seperti rekrutmen PNS, dan tenaga P3K;
LBH Balinkras DPC Garut Berani Tampil Beda Pada Anniversary Ke-12 Tahun
“Jasa pelayan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan yang baik dan prima, Bagi Hasil ke Pemerintah Desa bisa berjalan kembali dengan normal,” pungkasnya.(Riz)**
