“Program ini harus hidup di semua jenjang pendidikan, dari SD sampai SMA. Tidak boleh berhenti di satu-dua sekolah saja. Harus ada sistem pengawasan dan evaluasi yang jelas,” tegasnya.
Ia juga menegaskan komitmen DPRD, khususnya Fraksi PDI Perjuangan, untuk mengawal keberlanjutan program melalui dukungan kebijakan dan penganggaran. Menurutnya, pendidikan karakter merupakan investasi jangka panjang yang harus mendapat prioritas, setara dengan pembangunan infrastruktur.
“Jangan sampai program ini macet karena kekurangan dana. Kami di DPRD siap mengawal, memastikan alokasi anggaran cukup agar program ini berjalan maksimal,” katanya.
Rohimat juga mengajak agar sekolah swasta tak luput dari perhatian. Ia menolak adanya pembeda antara lembaga pendidikan negeri dan swasta dalam soal pendidikan karakter.
“Pembentukan karakter tidak boleh diskriminatif. Semua lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, harus menjadi garda depan dalam membentuk moral generasi muda,” ujarnya menutup pernyataan.
Dengan komitmen kuat antara pemerintah daerah, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat, program *“Pendidikan Karakter Melesat”* diharapkan menjadi pondasi perubahan arah pendidikan di Pangandaran — menuju generasi pelajar yang cerdas secara intelektual dan kokoh secara moral.
Pemerintah menargetkan penerapan program ini secara menyeluruh di tahun ajaran baru 2025/2026. Pangandaran pun optimistis menjadi role model pendidikan karakter, tak hanya di Jawa Barat, tapi juga secara nasional.(*)
