Pangandaran Obormerahnews.com– DPRD Kabupaten Pangandaran meminta Pemerintah Daerah evaluasi sumber daya manusia yang ada akibat honor pegawai honorer di sejumlah instansi ada yang belum terbayarkan.
Baca juga: Peringati HUT Humas Polri ke-73, Polres Sumbawa Barat Gelar Donor Darah Dan Pemeriksaan Mata Gratis
“Melihat kondisi pegawai honorer yang belum terbayarkan, Pemerintah harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin, Sabtu 26 Oktober 2024.
Menurutnya, termasuk tentang keberadaan honorer dan sebagainya. Efektivitas yang harus dilakukan nanti harus menyeluruh dari berbagai aspek.
“Apakah keefektifan pegawai di dalam bekerja ini harus dievaluasi atau tidak? Termasuk, kebutuhan tenaga honorer, PPPK, non PNS dan sebagainya. Karena, di sumber daya manusianya juga kita harus melakukan evaluasi,” katanya.
