Sumbawa Barat Obormerahnews.com-Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Agus Purnawan,S.Pi.,M.M melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Ermawati,SKM.,M.M.Kes saat di sambangi awak media di ruang kerjanya pada Kamis (12/3/2026) mengatakan.
Baca juga: Ketua DPRD Pangandaran Tinjau Longsor di Lokasi Relokasi Warga PW
“Data kekerasan terhadap anak Se – Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025 dan sampai ke Pusat itu nama aplikasinya data Simfoni atau Sistem informasi online,” tuturnya.
Lanjut Kabid Ermawati, di Tahun 2025 dari data Simfoni ada 34 aduan kasus anak. Dan untuk kategori anak di Undang Undang Perlindungan anak sebelum usia 18 Tahun.
Ia juga memaparkan di dalam pengaduan kasus anak yang terbanyak adalah kasus tentang kekerasan seksual .
“Ketika ada aduan langsung ke kami, mendengar atau menerima dan ada laporan langsung maka kita akan turun, setelah ketemu kita lakukan Assessment, dan biasanya kalau kasus anak harus di dampingi orang tuanya,” jelasnya.
Di katakan olehnya,setelah di Assessment lalu kebutuhannya apa, kalau kasus kekerasan fisik selain yang seksual masih bisa di mediasi.Sedangkan jika kasus seksual tidak ada toleransi lagi dengan kata lain tetap harus di proses.
” Jika orang tuanya keberatan untuk dilaporkan, tapi kita melihat dampak yang besar maka kami menggandeng Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan mereka yang melaporkan ke Kepolisian,” ujarnya.
Kabid Ermawati juga menjelaskan selain yang datang langsung,
Tugas UPTD menganalisa apa kebutuhan anak ini atau korban ini, kalau ada kekerasan fisik kita bawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit untuk dilakukan pengobatan sedangkan visum itu setelah dilaporkan ke kantor Polisi baru membuat surat visum dan kami dampingi sampai selesai hasil visumnya.
