Kab Tasik Obormerahnews.com– Sejumlah Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya mempertanyakan Proses seleksi calon direksi PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya yang dinilai tidak transparan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Baca juga: Transparansi Anggaran Dipertanyakan, RPD Minta DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk Terbuka ke Publik
Bahkan Panitia Seleksi (Pansel) dituding tidak mengikuti PP nomor 54 tahun 2017 pasal 57, Pemendagri nomor 37 tahun 2018 pasal 35 dan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 5 tahun 2023 pasal 37 dan 38
Hal ini disampaikan Pegiat anti korupsi sekaligus Ketua LPM Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Supriadi saat ditemui dikantornya, Minggu (12/10/2025)
Dedi mengatakan bahwa proses pengisian calon direksi PDAM Tirta Sukapura tersebut tidak mengikuti aturan Perbup, PP dan Pemendagri, padahal sudah diatur secara jelas dalam regulasi.
Lebih lanjut Dedi mencontohkan bahwa pada point C no 3 pengumuman pansel itu janggal sekali karena itu seharunya JD syarat utama dan syarat mutlak calon direksi BUMD Air minum.
“Padahal 3 peraturan di atas sudah jelas mengatur tentang point tersebut dan menjadi point utama yang sifatnya wajib, tapi di pengumuman pansel seolah-olah itu JD tambahan saja yang sifatnya tidak wajib,” bebernya
Jadi, sambung Dedi, beda spirit nya dengan pasal 38 ayat 5 Perbup yang menempatkan syarat keahlian dan kompetensi manajemen air minum itu sebagai syarat wajib dan mutlak
