Kab Tasik obormerahnews.com-Organisasi pengawas kebijakan daerah, Tasik Policy Watch (TPW), resmi melaporkan dugaan pelanggaran administratif dan potensi tindak pidana korupsi dalam pemberian dana hibah Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Tasikmalaya.
Laporan tersebut ditujukan kepada aparat penegak hukum (APH) serta lembaga pengawasan terkait, dengan harapan adanya penelusuran dan penindakan atas penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.
Sebelum melaporkan ke APH, Tasik Policy Watch terlebih dahulu melayangkan surat permintaan klarifikasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, terkait pemberian hibah yang diduga tidak sesuai ketentuan pada Tahun Anggaran 2023.
Surat tersebut dilayangkan dengan dasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai bentuk hak masyarakat untuk mendapatkan akses atas informasi pengelolaan keuangan daerah.
Namun, hingga batas waktu 10×24 jam sejak surat dilayangkan pada tanggal 7 Mei 2025, pihak Sekda tidak memberikan balasan ataupun klarifikasi resmi. Hal inilah yang kemudian mendorong TPW untuk mengambil langkah lanjutan berupa pelaporan kepada APH.
Teni Rhamdani selaku Ketua TPW menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023, ditemukan sejumlah penerima hibah yang belum menyampaikan LPJ.
“Dari jumlah tersebut, TPW menyoroti adanya dua organisasi penerima hibah tahun 2023 yang diduga masih menerima dana meskipun sebelumnya tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) hibah sesuai batas waktu sebagaimana diatur dalam Berpub Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2021 & Perbup Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022,”Ucapnya kepada awak media, Kamis (22/05/2025)
Selain menyoroti kelemahan di sisi organisasi penerima hibah, pihaknya juga menyoroti lemahnya proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah, khususnya oleh pejabat tinggi di lingkup sekretariat daerah. Dalam regulasi yang berlaku, disebutkan bahwa Sekretaris Daerah memiliki wewenang melakukan verifikasi terhadap usulan hibah sebelum disetujui oleh Bupati.
