Kab Tasik Obormerahnews.com-Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Tasikmalaya mempertanyakan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelayanan nasabah di Bank bjb Rajapolah.
Baca juga: BKPSDM Kab Tasik Jadi Sorotan usai Kepsek SDN Pangliaran Ditetapkan sebagai Kabid SMP
Pasalnya Bank bjb Rajapolah dituding telah menabrak perundang-undangan perbankan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang tentang HAM.
“LPM datangi kantor bjb Rajapolah adalah wujud pembelaan terhadap masyarakat yang menjadi Nasabah bjb khususnya para Guru penerima sertifikasi.Diantaranya dari pihak-pihak yang mengetahui bagaimana SOP dan mekanisme penahanan hak (uang) itu dilakukan di bjb,” beber Ketua LPM Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Supriadi belum lama ini
Kata Dedi, penahanan hak Nasabah/konsumen khususnya penerima sertifikasi dengan besaran 5 kali angsuran adalah tindakan melebihi batas kewajaran yang mencidrai hubungan baik dan saling menguntungkan antara bjb dan konsumen.
Dedi menjelaskan, LPM butuh mengetahui SOP perlindungan nasabah untuk mengetahui permasalahan dalam utang piutang di bjb. Dengan begitu, perbuatan melawan hukum akan diketahui oleh LPM
“Sehingga kita akan menemukan perbuatan-perbuatan melawan hukumnya itu seperti apa saja, termasuk peran dari pihak-pihak di dalamnya,” ucap Dedi.
bjb telah membuat Klausa baku ( aturan sepihak yang telah ditetapkan) hingga konsumen dirugikan karena tak memiliki daya tawar bahkan sangat bertentangan dengan prinsip” keadilan.
Selain itu, potongan keuangan nasabah dengan semena-mena tanpa dasar transparansi, hal ini berpotensi terjadinya konflik sosial,” ujar Dedi
