Jeje menekankan bahwa peningkatan PAD harus sejalan dengan kepentingan masyarakat dan tidak membebani mereka yang tidak seharusnya terbebani.
Lebih lanjut, Jeje menyatakan keinginannya untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.
Ia menyarankan agar sistem diperbaiki demi mencegah kebocoran PAD tanpa perlu menambah beban kepada masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang berkeadilan dan transparan adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.
“Kita bisa belajar dari Bali, di sana tidak ada biaya masuk, namun PAD tetap terjaga dengan baik. Itulah target jangka panjang kami di Pangandaran,” tambahnya.
Jeje menegaskan alasan kuat di balik keterlibatannya dalam isu ini. “Mengapa saya harus ikut campur tangan? Karena tanggung jawab ada di tangan saya. Saya yang harus mempertanggungjawabkan semua yang terjadi selama periode masa kerja saya,” ujarnya.
Dengan pernyataan ini, Jeje menunjukkan komitmennya untuk melindungi kepentingan masyarakat Pangandaran sekaligus mencari solusi yang seimbang untuk pembangunan daerah.(*)
