Publik pun menuntut transparansi yang lebih tinggi agar tidak muncul konflik kepentingan dan agar program MBG tetap kredibel dan adil.
Sementara itu, Alfie Akhmad Hariri mengatakan kalau benar ada sejumlah wakil rakyat di Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai banyak dapur MBG dan memanfaatkan yayasan semata-mata untuk tujuan menjadi ladang bisnis, itu sangat keterluan dan serakah” ucapnya
Dalam beberapa kasus, kata dia, pengelolaan dapur lebih berorientasi pada keuntungan sehingga aspek fasilitas dan standar operasional kurang diperhatikan.
“Yang muncul adalah pengusaha-pengusaha berkedok yayasan, karena orientasinya bisnis tadi. Makanya, kalau ada anggota DPRD mempunyai banyak dapur MBG itu harus di pertanyakan?,” bebernya
Dia meminta BGN jangan tinggal diam dan harus melakukan evaluasi terhadap seluruh mitra penyelenggara program ini,” ucapnya
Lebih lanjut, Alfie meniai keterlibatan anggota dewan ini bukan hanya soal siapa yang punya, tetapi soal bagaimana dampaknya terhadap tugas pengawasan legislatif.
Kata Alfie, bila seorang legislator juga pemilik dapur penyedia MBG, ada kemungkinan sulit bagi mereka untuk mengawasi pelaksanaan program secara objektif.
“Terdapat kekhawatiran bahwa kepentingan pribadi akan bercampur dengan kepentingan publik,” ujarnya, Sabtu (16/5/2026)
Selain itu, sambung Alfie, publik mempertanyakan transparansi pemilihan mitra MBG, mekanisme pengawasan, dan standar kualitas dapur-dapur tersebut.
Beberapa laporan melaporkan bahwa makanan yang disajikan kadang basi atau kurang higienis,” pungkasnya.(*)
