Kab Tasik Obormerahnews.com– Pegiat anti korupsi, Dedi Supriadi mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran penyedia dan swakelola di sekertariat Kabupaten Tasikmalaya mencapai lebih dari Rp 34,7 miliar.
Desakan ini mengemuka setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemkab Tasikmalaya. Dalam laporan tersebut, BPK menemukan sejumlah kejanggalan serius dalam belanja konsumsi dan sewa fasilitas.
Di antaranya, belanja makan dan minum Kepala Daerah (KDH) pada Bagian Umum Setda tercatat mencapai Rp 1,8 miliar lebih, sementara Belanja alat tulis kantor menyentuh angka Rp 1,3 miliar. Kedua pos anggaran ini dinyatakan “tidak dapat diyakini kebenarannya” oleh BPK.
Selain itu, BPK juga menyoroti pengeluaran untuk tenaga kebersihan: Rp 1,5 miliar lebih yang dianggap tidak mencerminkan kondisi riil.
Temuan lainnya mencakup Medical check-up: Rp 1,2 miliar lebih belum jelas apakah mencakup seluruh ASN atau hanya pejabat tertentu.
Bahkan, sambung Dedi, pengadaan kendaraan bermotor penumpang: Rp 1,9 miliar lebih di tengah seruan efisiensi, pengadaan kendaraan baru dinilai tidak mendesak.
Juga Pembelian tanah untuk bangunan kerja (JIC): Rp 1,7 miliar lebih belum ada penjelasan rinci mengenai urgensi dan lokasi.
Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga: Rp 1,2 miliar lebih dan Belanja barang untuk masyarakat: Rp 5,8 miliar lebih pos ini paling besar, namun belum ada transparansi mengenai bentuk dan sasaran distribusi.
Terakhir, Belanja pakan Natura untuk kepala daerah dan wakilnya: Rp 480 juta
Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Mohammad Zen, mengaku tidak mengetahui secara rinci isi anggaran tersebut. Namun ia meminta waktu satu minggu untuk mengonfirmasi kepada seluruh kepala bagian.
“Saya ucapkan terimakasih atas kontrol sosial dan koordinasinya. Jujur saya tidak mengetahui secara rincinya anggaran tersebut, tapi dengan adanya hal ini saya minta waktulah satu Minggu ini untuk memanggil semua Kabag dan evaluasi semuanya,” ucap Mohammad Zen pada saat ditemui diruang Asda III Kabupaten Tasikmalaya, belum lama ini
Bahkan, Mohammad Zen malah meminta awak media untuk melayangkan surat permohonan audiensi secara resmi yang ditunjukkan kepada dirinya untuk mengumpulkan para Asisten Daerah dan Kepala Bagian yang mengelola anggaran dengan alasan menghindari tuduhan intervensi dan dugaan kerja sama dengan media.
