Penyebabnya ya mereka yang tahu. Mungkin tidak diberikan tugas apapun oleh bupati sejak dilantik. Tapi yang paling dirugikan publik, karena akan berdampak pada proses pelayanan dan pengambilan keputusan,” kata lelaki berambut gondrong itu saat dihubungi lewat telepon seluler, Kamis (12/6/2025).
“Ini warning bagi siapapun, kepala daerah harus dipertimbangkan betul masalah ini. Kalau tidak cocok (antar pasangan) ya di mana-mana ada saja, tapi kan harus dicari titik temunya,” tambahnya.
Menurut Khoer, isu semacam ini bisa diselesaikan dalam ruang diskusi. Pihak legislatif di Pangandaran juga perlu segera mengambil sikap untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Kheor memprediksi bupati dan wakilnya tidak harmonis karena sudah tak lagi sepaham dalam menentukan kebijakan di pemerintahan kabupaten Pangandaran
Ini kan dari awal partai koalisi paham betul menggandengkan politisi pejabat dengan pengusaha jadinya ya seperti ini harusnya dari awal di antisipasi. Siapa yang paling rugi ya publik,” kata Khoer.
Khoer menyayangkan sikap Ino Darsono yang memilih kabur saat ada unjuk rasa mahasiswa. Padahal, kata dia, seharusnya kompak bersama bupati menghadapinya.
“Ngapain sih kabur, kan lebih baik kompak sama-sama menghadapi pendemo dan menguraikan persoalan yang menjadi tuntutan masa,” ucapnya.(Riz)**
