Alfie menegaskan aksi ini akan berlangsung damai dan tidak dimaksudkan untuk menentang pemerintah pusat.
Aksi ini hanya menyampaikan suara hati dan harapan desa di seluruh Indonesia terhadap persoalan yang dihadapi saat ini maupun yang akan datang,” tegasnya.
Menurut alfie, penghentian pencairan Dana Desa berpotensi mengganggu pelayanan dan pembangunan desa. Ia menilai masyarakat desa yang paling merasakan dampaknya.
“Desa berharap dana desa yang menjadi penopang utama pelayanan dan pembangunan tidak dikurangi atau dipotong,” katanya.
Ia menambahkan pemerintah desa sangat bergantung pada alokasi Dana Desa setiap tahun.
Baca juga: Tujuh Fraksi DPRD KSB Paparkan Pemandangan Umum Terkait Raperda 2025
“Kami tidak ingin ada diksi bahwa di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pembangunan desa berkurang dan masyarakat merasakan kekecewaan,” pungkasnya. (RD)**
