“Semua proyek yang didanai dengan dana Bankeu 2024 tidak ada yang berkualitas, jelas semua volumenya tidak memenuhi. Karena itu, agar tim pemeriksa tidak mencari cari, tentunya penerima yang mengerjakan sendiri proyek dengan dana yang sudah disunat broker, harus tahu diri dengan pemeriksa,” kata seorang Kades.
Diakui, dana itu langsung masuk ke rekening pribadi tapi yang diherankan sejumlah Kades, broker seperti tahu. Begitu dana Bankeu itu dikirim dari Pemprov Jabar, broker langsung menagih. Tidak saja di kantor, namun juga dijalan.
Banyak teman-teman Kades yang menyangka ada kerjasama dengan staf di Pemprov dengan broker di daerah. Kades seperti kapok saja terima dana yang proposalnya dibawah broker. Tapi ini jelas ada kerjasama broker dengan pejabat,” katanya sambil mengatakan ada sejumlah Kades yang didaftar nama dan desanya sudah masuk tapi belum terima dana.
Baca juga: Pakai Becak, Ivan-Dede “Jadikeun” Daftar Pilwalkot Tasikmalaya
“Katanya dananya habis bulan ini karena itu dijanjikan dana Babkeu itu baru turun bulan September 2024 ini. Kades itu belum tahu kalau nama dan desanya sudah masuk daftar,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua LPM Kabupaten Tasikmalaya sekaligus pegiat anti korupsi, Dedi Supriadi mengaku akan segera melaporkan kasus dugaan pemotongan bankeu sebesar 25-30 persen oleh broker partai
Kata Dedi, Intinya ketua LPM akan mengidentifikasi dan menjadi salah satu kasus yang akan di bawa ke ranah hukum atas dugaan korupsi pada bankeu tersebut
“Sebagai langkah awal LPM kab Tasikmalaya akan segera audiensi di tk Jabar atau provinsi,” janjinya. (Tim)**
