Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah daerah segera mendorong PT AMMAN untuk mengoptimasi Smelter dan Kawasan Industri serta mendukung pemerintah pusat untuk dapat memberikan relaksasi ekspor secara terbatas dalam rangka mempertahankan fiskal daerah.
Dalam hal ini Pemda terus mendorong percepatan kawasan industri Sumbawa Barat dan sepakat dengan fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Golkar mengenai pentingnya menjaga kesinambungan fiskal daerah, pemerintah terus berupaya sesuai kewenangan yang dimiliki dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan di KSB.
Terkait Belanja Daerah ; Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI – P menekankan agar belanja daerah benar benar berorientasi pada kepentingan rakyat, terutama dalam penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan layanan dasar pemenuhan belanja wajib (Mandatori Spending) seperti belanja fungsi pendidikan 20 persen dari total belanja daerah yang harus disertai indikator minimal 40 persen dari total belanja daerah harus disertai indikator capaian yang terukur serta dijaga kualitas nya agar tidak hanya mengejar angka tetapi berdampak pada ekonomi rakyat.
Dalam pengalokasian belanja daerah tahun 2026, Pemda tetap memperhatikan kondisi indikator macro daerah dan tetap berkomitmen dalam memenuhi Mandatori Spending yang diamanatkan pemerintah pusat, yang keseluruhan nya dan berdampak nyata pada peningkatan ekonomi masyarakat.
Fraksi Nasdem Dan Fraksi Partai Golkar memberikan masukan pentingnya keberpihakan anggaran kelompok rentan, penurunan angka kemiskinan, penciptaan segmen pertumbuhan ekonomi baru, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan sehingga berdampak pada ekonomi rakyat serta menekankan transparansi seluruh proses pengadaan dan realisasi anggaran melalui sistem informasi terbuka yang dapat diakses publik.
Masukan tersebut, lanjut Wabup Hj.Hanipah menilai, bahwa masukkan tersebut selaras dengan komite Pemda dalam mengupayakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan transparan. Komitmen tersebut tercermin dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2026 yang diarahkan untuk perlindungan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, serta pemberdayaan kelompok miskin dan penyandang disabilitas sebagai bentuk keberpihakan pada kelompok rentan, memperkuat program pengentasan kemiskinan ekstrem, serta intervensi peningkatan gizi dan akses pangan dalam rangka penurunan angka kemiskinan.
Demikian pula dengan catatan dari fraksi partai Golkar, Pemda menyambut baik terhadap rencana pembangunan Balai Latihan Kerja terakreditasi dengan standar nasional, kurikulum berbasis kompetensi, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan industri. Selanjutnya pemerintah daerah sependapat dengan pandangan terkait peningkatan konektivitas antar wilayah, untuk perbaikan jalan jereweh Maluk telah teranggarkan di Dipa Balai Jalan Nasional.
Selanjutnya atas usulan Fraksi partai Golkar, Pemda berkomitmen dalam mendukung akselerasi konektivitas antar wilayah, yang diharapkan dapat berimplikasi terhadap percepatan pengembangan pariwisata dan menjadi pengungkit tumbuhnya sektor sektor ekonomi baru di KSB.
Sedangkan untuk penyelenggaraan Tenaga Kerja sesuai pertanyaan Fraksi PDI-Perjuangan, Pemda terus berupaya memperluas pelatihan kerja berbasis kompetensi dengan melibatkan dunia kerja dan dunia industri serta akan terus melakukan evaluasi dan penguatan program rekrutmen satu pintu tenaga kerja.
Pandangan fraksi PAN terhadap keberadaan PTT yang belum menjadi PPPK. Pengangkatan non ASN menjadi PPPK merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dijelaskan, bahwa pengadaan PPPK formasi Tahun 2024, telah diangkat untuk tahap pertama sejumlah 2.314 orang pada bulan Agustus tahun 2025 dan 137 orang untuk tahap kedua akan diangkat pada bulan Oktober 2025.
Jumlah tersebut merupakan pengangkatan PPPK terbanyak di NTB. Untuk PPPK yang tidak lulus pada tahap pertama dan tahap kedua serta telah terdata di BKN, sejumlah 276 orang, saat ini sedang dalam proses pengisian daftar riwayat hidup untuk diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu. Selanjutnya untuk PTT yang tidak terakomodir pada tahap pertama, kedua dan PPPK Paruh Waktu, Pemda sedang mencari formulasi yang tepat sehingga tetap dapat diberdayakan.
Sedangkan untuk Pembiayaan Daerah, Fraksi PKS, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Nasdem, meminta penjelasan mengenai rencana pemanfaatan silpa Rp 200.000.000.000. agar pengelolaan silpa tidak sekedar menutup defisit dan pelaksanaan APBD lebih efisien serta memastikan alokasi nya untuk program program prioritas. Maka perlu dijelaskan, terkait Silpa tahun 225 diperuntukkan program program prioritas daerah, termasuk didalamnya untuk pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan pariwisata, pertanian dan peternakan sebagai ikhtiar untuk menciptakan segmen segmen pertumbuhan ekonomi baru di KSB.
Baca juga: Pastikan Keamanan di Pelabuhan, Personel Polsek KPL Poto Tano Laksanakan Patroli Rutin
Terkait Fraksi PPP-PKB yang menanyakan tidak dialokasikan pengeluaran pembiayaan daerah, oleh Pemda tidak mengalokasikan pengeluaran pembiayaan pada APBD Tahun 2026, disebabkan karena pemberian penyertaan modal telah melewati jangka waktu yang telah memenuhi jumlah maksimal, sesuai yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah (Perda). Sehingga diperlukan perda baru dilakukan penambahan penyertaan modal.(Red)**
