Jeje menganalogikan pinjaman ini sama halnya ketika ingin bayar rumah Rp 200 juta, tapi uangnya cuma ada Rp 10 juta sehingga mau tak mau pembayaran rumah dilakukan dengan cara mencicil.
“Karena uangnya kurang, hanya bayar Rp 5 juta per bulan, seperti itu analoginya,” kata Jeje.
Menurut Jeje, jika menyelesaikan defisit melalui portofolio atau melakukan pinjaman itu, seluruh kegiatan yang menjadi program unggulan dapat berjalan kembali.
“Ada 8 program yang dapat kembali berjalan diantaranya, Pangandaran Hebat (Pahe) akses pendidikan mudah dan bermutu, ajengan masuk sekolah, jaminan kesehatan, program penguatan desa berjalan pembangunan infrastruktur pedesaan, ekonomi pedesaan, tunjangan kepala desa, perangkat desa, RT/RW, Linmas, pembiayaan tenaga penunjang kegiatan pemda/honorer, rekrutmen PPPK, rekrutmen ASN jasa pelayanan kesehatan meningkatkan kualitas pelayanan dan bagi hasil ke desa bisa berjalan kembali,” jelasnya.
Sementara itu, kata Jeje, apabila pinjaman itu tidak diberikan maka akan terjadi pengetatan anggaran yang luar biasa. “Apalagi kita menghadapi tahun politik, akan Pemilu dan Pilkada,” kata Jeje.
Dia mengatakan defisit anggaran hal yang tidak bisa dihindari dan ini terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat. “Defisit itu hal yang tidak bisa dihindari, karena COVID-19. Seluruh daerah defisit mengalami hal yang sama, bukan hanya Pangandaran,” katanya.
Jeje menambahkan, Pangandaran Indeks Kinerja Daerah (IKD) mulai membaik karena dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. “IKD ini memang jadi patokan keberhasilan daerah,” ucapnya.
Kata dia, saat ini dan tahun 2024 waktunya melakukan penyehatan anggaran. Sehingga Jeje mengharapkan Bupati Pangandaran selanjutnya telah mendapatkan fiskal yang baik. “Apalagi nanti PAD meningkat 5 persen saja sudah enak,” katanya.(Riz)**
