Ia juga mengingatkan bahwa pembahasan SiLPA di ruang publik tetap penting sebagai bagian dari transparansi, namun harus merujuk pada data yang telah melalui proses audit agar tidak menimbulkan interpretasi keliru.
“Publik berhak tahu, tetapi pembahasannya harus berbasis data yang valid dan pada tahapan yang tepat. Jangan sampai hanya menggunakan angka global tanpa memahami struktur dan sumbernya. Ini juga bagian dari edukasi fiskal kepada masyarakat,” katanya.
Berdasarkan data, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa Barat mencapai Rp2,881 triliun dari target Rp1,915 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp2,059 triliun atau mencapai 92,09 persen.
Hatta turut mengapresiasi capaian kinerja APBD Tahun Anggaran 2025 yang dinilai menunjukkan performa fiskal yang kuat, khususnya pada sektor pendapatan daerah.
“Capaian pendapatan daerah yang melampaui target hingga lebih dari 150 persen merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan potensi ekonomi daerah yang besar dan mampu dimaksimalkan dengan baik,” ucapnya.
Meski demikian, ia menilai besarnya SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp1,14 triliun harus dilihat secara proporsional, baik sebagai capaian fiskal maupun bahan evaluasi perencanaan ke depan.
“SiLPA bukan semata soal angka besar atau kecil, tetapi bagaimana kita membaca proses di baliknya. Apakah karena efisiensi, pelampauan pendapatan, atau faktor lain. Itu semua harus dibedah secara objektif,” katanya.
Ia menegaskan komitmennya untuk memastikan pembahasan SiLPA dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas APBD ke depan.
Baca juga: Bupati KSB Komitmen Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ
“Tujuan akhirnya bukan sekadar evaluasi, tetapi memastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.(Red)
